LAN Luncurkan Birokrasi Melayani Outlook 2025: Perkuat Transformasi Pelayanan Publik

TRIBUNJABAR.ID - Bandung, Oktober 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-68 Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia ke- 68 bulan Agustus lalu, 3 kampus Politeknik STIA LAN yang ada di Jakarta, Bandung dan Makassar melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) berhasil menyusun Buku Birokrasi Melayani Outlook Tahun 2025. 

Sebagai etalase utama birokrasi, kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi yang sesungguhnya. 

Ruang Lingkup dan Cakupan Data 

Birokrasi Melayani Outlook 2025 memuat kompilasi data profill daerah, profil ASN, dan profil inovasi serta ketersediaan mall pelayanan publik pada 514 kabupaten/kota dan  38 provinsi di  Indonesia. Deskripsi tiap daerah disajikan secara rinci meliputi tiga aspek utama yaitu:

1.    Profil daerah meliputi nama dan julukan kabupaten/kota, laman resmi website, jumlah desa/kelurahan disertai kategori Indeks Desa Membangun (IDM), jumlah kecamatan, luas wilayah, jumlah penduduk dan visi pembangunan jangka menengah 2025 - 2029

2.    Data ASN mencakup jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, serta kelompok umur. 

3.    Informasi Pelayanan Publik meliputi ketersediaan mal pelayanan publik, jumlah dan  sampel judul inovasi serta kategori indeks inovasi daerah.

Berdasarkan hasil kompilasi data, diperoleh gambaran penting terkait kondisi pelayanan publik di Indonesia antara lain:

1.    Terdapat 97 kabupaten/kota berada pada kategori indeks inovasi daerah "kurang inovatif"

2.    Daerah yang masuk kategori "inovatif" sebanyak 309 kabupaten/kota.

3.    Kategori daerah dengan predikat "sangat inovatif" disandang oleh 114 kabupaten/kota.

4.    Tercatat ada 290 kabupaten/kota yang belum memiliki mal pelayanan publik.

5.    Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan jumlah ASN berpendidikan SD terbanyak di Indonesia.

Referensi Strategis bagi Pemerintahan yang Melayani

Birokrasi Melayani Outlook 2025 diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Selain itu kompilasi data yang tersusun diarahkan untuk  dapat menjadi rujukan praktik baik antar daerah serta mendorong ekosistem pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif dan berkelanjutan.