Dualisme Kadin Jabar Dinilai Hambat Iklim Usaha, Pengurus Daerah Minta Konflik Segera Disudahi

Ringkasan Berita:

• Ketua Kadin Garut Rajab Priyaldi menilai konflik kepengurusan Kadin Jabar telah menghambat program ekonomi daerah dan menurunkan kepercayaan perbankan serta publik. 
• Melalui FGD bersama FJE Indonesia, ia mendesak para pihak yang berselisih untuk duduk bersama melakukan rekonsiliasi sesuai AD/ART. 
• Rajab juga meminta Gubernur Dedi Mulyadi turun tangan membantu menjembatani mediasi tersebut.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Konflik kepengurusan yang masih membelit Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat dinilai menghambat perekonomian di Jabar. 

Ketua Kadin Garut, Rajab Priyaldi mengatakan, dampak paling terasa dari konflik yang berkepanjangan adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap organisasi pengusaha.

Kondisi itu dinilai berbahaya karena Kadin memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

"Kadin ini kumpulan pengusaha dan investor. Bukan kumpulan pengusaha yang mengharapkan proyek pemerintah. Tugasnya menciptakan lapangan kerja, menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Kadin itu motor penggeraknya," ujarnya saat ditemui dalam acara Forum Jurnalis Ekonomi Indonesia (FJE Indonesia) di Hotel Horison, Selasa (9/6/2026). 

Rajab menilai energi organisasi saat ini habis untuk menghadapi konflik internal dibanding menjalankan program-program yang bermanfaat bagi dunia usaha.

"Pada saat kubu-kubuan begini kapan mau kerja? Yang bahaya itu kepercayaan publik berkurang," katanya.

Ia mencontohkan, kebingungan juga mulai muncul di kalangan mitra usaha maupun perbankan akibat adanya dua kubu kepengurusan.

"Kalau ada yang bertanya, 'Kadin yang mana?' selesai kita sudah. Kita pengusaha hubungannya dengan perbankan," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya bersama FJE Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan Kadin kabupaten dan kota. 

"Keinginan kita sederhana, ayo kita selesaikan Kadin ini dengan baik-baik. Siapapun yang jadi ketua silakan, asal sesuai dengan AD/ART. Kita tidak punya keinginan ketuanya harus si A, si B atau si C. Yang penting jalankan sesuai aturan," ujar Rajab.

Ia menyebut, persoalan yang terjadi saat ini telah memengaruhi citra organisasi yang selama ini menjadi wadah resmi dunia usaha dan dilindungi undang-undang.

"Biar kepercayaan publik kepada Kadin kembali tumbuh. Karena satu-satunya organisasi yang dilindungi undang-undang adalah Kadin," katanya.

Rajab bahkan mengusulkan agar para pihak yang berselisih duduk bersama untuk mencari jalan keluar.

Menurut dia, konflik tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog langsung.

"Kalau menurut keinginan kami, ayo rembuk bersama. Mediasinya ketua-ketua Kadin langsung seperti Pak Anindya. Saya kira ketemu satu jam juga selesai," ujarnya.

Ia mengaku hingga kini belum pernah bertemu langsung dengan pihak yang berseteru untuk membahas penyelesaian konflik.

Dikatakannya, beberapa upaya mediasi yang pernah dilakukan juga disebut belum membuahkan hasil.

"Saya tidak bisa mengatakan tidak ada kemauan, mungkin beliau sibuk. Tapi dengan acara ini saya mengetuk, ayolah Pak turun selesaikan kami di Kadin Provinsi Jawa Barat," kata Rajab.

Tak hanya itu, sejumlah program yang seharusnya dijalankan bersama pemerintah daerah juga disebut terhambat karena ketidakjelasan kepengurusan.

"Program sudah tidak ada. Kita mau jalanin program apa? Harusnya Kadin berjalan bersama program pemerintah daerah. Begitu pemerintah daerah bilang 'Kadin yang mana?', selesai," ujarnya.

Rajab berharap berbagai pihak dapat membantu menjembatani penyelesaian konflik, termasuk Gubernur Jawa Barat, .

Menurut dia, sosok yang akrab disapa KDM itu memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan di daerah dan diharapkan bisa membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih.

"Saya tahu bagaimana Pak KDM menyelesaikan masalah luar biasa. Mohon bantuannya agar bisa menjembatani. Kalau ini sudah sampai ke beliau, insyaallah beres," katanya. (*)