Contek Labuan Bajo dan Bali, DPRD Pangandaran Dorong Pengadaan Kapal Laut dan Mesin Pembersih Pasir

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Persoalan sampah di kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat kembali menjadi sorotan serius. 

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendesak Pemda segera mempercepat implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) serta memperkuat sarana penanganan sampah, mulai dari pengadaan kapal pembersih laut hingga mesin pembersih pasir pantai.

Menurut Asep, persoalan sampah di Pangandaran tidak hanya berasal dari limbah rumah tangga dan aktivitas wisata, tapi juga dipengaruhi sampah kiriman dari laut yang datang saat pergantian musim angin.

Ketika musim angin barat berlangsung, tumpukan sampah kerap memenuhi kawasan Pantai Barat Pangandaran.

Sebaliknya, saat angin timur disertai curah hujan tinggi, sampah banyak terbawa ke kawasan Pantai Timur.

"Kita tidak hanya menjual pantai, tetapi juga lautnya. Karena itu Pangandaran perlu memiliki kapal pembersih sampah laut."

"Minimal kita mencontoh Labuan Bajo yang saat ini sudah memiliki tiga kapal pembersih," ujar Asep kepada sejumlah wartawan di Pangandaran, Jumat (29/5/2026) pagi.

Selain itu, Asep pun menyoroti aktivitas wisata bahari seperti operasional perahu wisata dan kapal pesiar atau kapal wisata.

Ia meminta seluruh pelaku usaha wisata air menyediakan tempat sampah di armadanya guna mencegah wisatawan membuang sampah langsung ke laut.

DPRD pun mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk memperkuat sistem kelembagaan serta mempercepat mitigasi penanganan sampah terpadu dari hulu hingga hilir.

Terkait regulasi, Asep menegaskan RIPS kini sudah menjadi instruksi presiden yang wajib dijalankan seluruh pemerintah daerah. 

Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pengelolaan sampah.

Anggaran tersebut, kata Ia, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, edukasi pemilahan sampah di masyarakat, hingga pembentukan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) di tingkat desa.

"Harus ada pemilahan sejak dari sumbernya. Jadi yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya sampah residu," katanya.

Asep menilai, jika dikelola dengan baik, sampah justru dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).