Polemik Data Relokasi ATV Pangandaran, Pelaku Usaha Datangi Disparbud Minta Kejelasan

Ringkasan Berita:

• Ratusan pelaku usaha rental ATV mendatangi Disparbud Pangandaran untuk mempertanyakan ketidaksesuaian data relokasi. 
• Mereka menilai data pemerintah belum akurat dan berpotensi merugikan pelaku usaha. 
• Pemerintah memastikan akan melakukan sinkronisasi sebelum keputusan relokasi ditetapkan.

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Suasana pagi di Pangandaran diwarnai pergerakan ratusan pelaku usaha wisata penyewaan ATV yang mendatangi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada Senin (27/4/2026).

Kehadiran mereka bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencari kejelasan terkait ketidaksesuaian data anggota dalam rencana pemindahan lokasi usaha.

Langkah ini menjadi bentuk respons atas perbedaan informasi yang muncul dalam proses pendataan yang menjadi dasar kebijakan relokasi lapak usaha. Para pelaku usaha merasa ada hal yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

Ketua Paguyuban Pengusaha Rental Wisata (P2RWP) Pangandaran, Dedi Heryadi alias Darto, menyampaikan bahwa pihaknya pada dasarnya tidak menentang upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan wisata. Penataan dinilai sebagai langkah yang sah dan bagian dari pengelolaan destinasi.

Namun demikian, ia menekankan adanya persoalan pada keakuratan data anggota paguyuban yang dinilai belum sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa keberadaan kami nyata, bukan fiktif," ujar Darto kepada sejumlah wartawan di halaman kantor Disparbud Kabupaten Pangandaran, Senin pagi.

Di sisi lain, beredar informasi di lapangan yang menyebut jumlah anggota tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun. Akan tetapi, dalam praktik pendataan justru ditemukan adanya pelaku usaha yang tidak masuk dalam catatan resmi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu polemik jika tidak segera diluruskan.

"Seharusnya kalau data dari pemerintah belum sinkron, jangan dulu disampaikan ke publik karena bisa memicu gejolak," katanya.

Darto menjelaskan, total anggota pelaku usaha rental ATV mencapai 309 orang. Namun, pada salah satu kelompok yang seharusnya berjumlah 52 orang, data pemerintah hanya mencatat 35 orang.

Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu alasan utama mereka meminta adanya pendataan ulang secara lebih teliti. Harapannya, seluruh pelaku usaha dapat terakomodasi secara adil, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan relokasi yang sedang dirancang.

"Relokasi silakan saja, yang penting jangan menjauhkan kami dari sumber penghasilan," ucap Darto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Dadan Sugistha, menjelaskan bahwa kedatangan para pelaku usaha berkaitan dengan adanya perbedaan hasil pendataan jasa sewa, mulai dari ATV, sepeda motor, hingga odong-odong di kawasan Pantai Pangandaran.

Menurutnya, para pelaku usaha membawa data versi mereka sendiri dan membandingkannya dengan data yang dimiliki pemerintah.

"Mereka membawa data sendiri dan membandingkannya dengan data kami. Kemungkinan ada miskomunikasi dalam proses pendataan," ujarnya.