WFH Satu Hari untuk Hemat BBM, Pengamat Soroti Dampak yang Tidak Merata

Ringkasan Berita:

• Penerapan work from anywhere (WFA) satu hari dalam sepekan untuk hemat BBM yang digagas Presiden menuai beragam tanggapan
• Pengamat menilai kebijakan tersebut memiliki dampak, namun sifatnya terbatas dan belum menyentuh persoalan secara menyeluruh
• Dari sisi efektivitas, WFA satu hari memang dapat menurunkan konsumsi BBM, tetapi tidak signifikan secara agregat
• Dari sisi efisiensi, kebijakan ini relatif tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan intervensi berbasis infrastruktur 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -  Rencana penerapan work from anywhere (WFA) selama satu hari dalam sepekan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) yang digagas Presiden menuai beragam tanggapan. 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai kebijakan tersebut memiliki dampak, namun sifatnya terbatas dan belum menyentuh persoalan secara menyeluruh.

Menurutnya, dari sisi efektivitas, WFA satu hari memang dapat menurunkan konsumsi BBM, tetapi tidak signifikan secara agregat. 

“WFA satu hari dapat menurunkan konsumsi BBM, tetapi dampaknya terbatas karena hanya memotong mobilitas komuter pekerja sektor formal. Sementara itu, jika kita merujuk pada hasil kajian International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sektor transportasi tetap menjadi konsumen energi terbesar dan didominasi aktivitas yang tidak bisa dialihkan ke daring. Dengan demikian, penghematan yang dilakukan lebih bersifat parsial, bukan agregat secara massif,” ujar Kristian saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).

Baca juga: ASN Pemprov Jabar WFA, Herman Suryatman: Ini Hari Kerja, Bukan Libur

Dari sisi efisiensi, ia menilai kebijakan ini relatif tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan intervensi berbasis infrastruktur. 

Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan internal organisasi. 

“Dari sisi efisiensi, kebijakan ini relatif murah dibanding intervensi infrastruktur, tetapi studi di Indonesia menunjukkan produktivitas WFA sangat dipengaruhi kondisi psikologis dan fasilitas kerja, sehingga tanpa manajemen kinerja yang profesional dan terukur, potensi penurunan output pelayanan publik bisa mengurangi manfaat bagi pemenuhunan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kristian juga menyoroti bahwa kebijakan WFA tidak akan berdampak besar bagi sektor-sektor yang tidak memungkinkan bekerja secara daring. 

Ia mencontohkan sektor manufaktur, transportasi, hingga layanan publik yang tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja. 

“Sektor manufaktur, transportasi, dan layanan publik hampir tidak terdampak signifikan oleh WFA karena berbasis aktivitas fisik. Hasil kajian IEA menunjukkan konsumsi energi industri dan transportasi tetap tinggi karena bergantung pada proses produksi dan mobilitas barang dan juga manusia,” ucapnya.

“Akibatnya, kebijakan ini menciptakan ketimpangan dampak karena sektor pekerjaan yang beraktifitas di pekantoran memperoleh fleksibilitas dan potensi penghematan, sementara sektor lain tetap menanggung biaya energi dan operasional penuh, sehingga secara politik berisiko dipersepsikan tidak adil,” lanjutnya.

Selain itu, menurutnya, kesiapan infrastruktur digital dan budaya kerja di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. 

Baca juga: BKD Jabar Pastikan WFA Hari Pertama Berjalan Efektif, Mayoritas ASN Tetap Bekerja

Ia menyebut bahwa meskipun penetrasi internet sudah cukup tinggi, kesenjangan perangkat dan pola kerja masih menjadi hambatan. 

“Kesiapan Indonesia tergolong moderat: penetrasi internet mencapai sekitar 72–79 persen, tetapi kepemilikan komputer rumah tangga hanya sekitar 18 % , menunjukkan kesenjangan akses perangkat dan kualitas koneksi. Selain itu, kebiasaan kerja masih berorientasi pada tatap muka dan kontrol langsung, sehingga adopsi WFA belum optimal tanpa perubahan sistem evaluasi kinerja dan manajemen organisasi. Artinya, secara teknis memungkinkan, tetapi secara institusional belum sepenuhnya siap,” paparnya.