Masih Ada Kendala Wujudkan Desa Digital, DPMD Jabar Fokus Perbaikan Basis Data di Tahun 2026

"Di sisi lain, pemerintah provinsi masih memiliki kewajiban pembayaran utang dari periode sebelumnya," imbuh Ade. 

Ade menjelaskan bahwa situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan program bantuan keuangan desa.

“Situasi fiskal memang tidak mudah, tetapi pelayanan dan pembinaan terhadap desa harus tetap berjalan,” katanya.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah, fokus kebijakan saat ini menempatkan infrastruktur terutama jalan sebagai prioritas. 

Infrastruktur dinilai berperan penting dalam memperlancar mobilitas orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

"DPMD Jabar juga melakukan pembinaan desa dalam menghadapi berbagai dampak kebijakan maupun bencana alam. Ketika terjadi banjir, longsor, atau perubahan kebijakan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, desa menjadi titik awal yang terdampak sehingga memerlukan respons cepat dan koordinasi lintas sektor," jelas Ade. 

Selain evaluasi perencanaan, forum tersebut juga menyinggung rencana peningkatan kapasitas aparatur desa pada 2026. 

"Program ini menyasar kepala desa, sekretaris desa, camat, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama bagi yang baru terpilih," beber Ade. 

Salah satu inovasi yang telah diuji coba adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara digital di Kabupaten Indramayu pada 2025. 

"Ke depan, penguatan tata kelola berbasis digital menjadi bagian dari agenda pembenahan sistem pemerintahan desa," katanya. (*)