Masih Ada Kendala Wujudkan Desa Digital, DPMD Jabar Fokus Perbaikan Basis Data di Tahun 2026

Ringkasan Berita:

• Upaya mewujudkan digitalisasi desa di Jawa Barat masih menghadapi tantangan
• Salah satunya, proses penginputan usulan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
• DPMD Jawa Barat akui forum perangkat daerah belum sepenuhnya efektif menjaring sekaligus merealisasikan usulan dari desa
• Pada 2026 ini, DPMD fokus untuk menghimpun data dan informasi yang lebih komprehensif
• Perumusan kebijakan membutuhkan basis data pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa yang akurat dan terintegrasi 

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Upaya mewujudkan digitalisasi desa di Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan. 

Salah satunya, proses penginputan usulan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di mana sejumlah desa menghadapi kendala waktu yang terbatas sehingga tidak semua aspirasi dapat terakomodasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengakui forum perangkat daerah selama ini belum sepenuhnya efektif menjaring sekaligus merealisasikan usulan dari desa.

“Sering kali waktu input singkat sehingga usulan tidak seluruhnya masuk. Ini menjadi catatan yang perlu kita perbaiki bersama,” ujarnya, secara virtual dalam acara Forum Desa 2026, Rabu (25/2/2026). 

Pada 2026 ini, pihaknya fokus untuk menghimpun data dan informasi yang lebih komprehensif. 

Menurut Ade, perumusan kebijakan membutuhkan basis data pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa yang akurat dan terintegrasi.

Baca juga: DPRD Kab Bandung Kawal Serius Besaran dan Waktu Pencairan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu

Meskipun digitalisasi telah berjalan di berbagai tingkatan, sistem data masih belum sepenuhnya terhubung antara desa, kabupaten, kota, dan provinsi.

“Kita sudah memasuki era digital, tetapi datanya masih terkotak di masing-masing level. Idealnya, data bisa diakses lintas tingkatan pemerintahan agar perencanaan lebih tepat sasaran,” katanya.

Melalui Forum Desa 2026, DPMD Jabar berharap memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi desa sebagai dasar penyusunan kebijakan 2027 dan seterusnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyoroti kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemanfaatan aset desa, serta penggunaan dana desa untuk mendukung program-program tertentu.

Ade menyebut, pemerintah provinsi memerlukan data valid terkait perkembangan kebijakan tersebut di lapangan, termasuk potensi kendala yang dihadapi desa.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tengah dinamika kebijakan baru.

Menurutnya, seluruh isu tersebut perlu dipetakan secara menyeluruh sebelum dirumuskan dalam kebijakan lanjutan.

Disinggung soal kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Dikatakan Ade, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak hingga tingkat provinsi dan desa. 

Baca juga: Marc Klok Bicara Soal Rekor Laga Kandang Persib, Singgung Hattrick Juara: Semua Berharap Itu