Dedi Mulyadi Kritik Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabar Berbelit, Berikan Solusi Ini

Dedi Mulyadi juga menyoroti adanya upah pungutan dalam pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut.

Sebagai solusi, Dedi Mulyadi menyarankan agar pembayaran pajak kendaraan dinas tidak ada pajak, tapi cukup diberi surat keterangan.

Dengan demikian anggaran pajak Rp20,7 miliar itu bisa langsung disalurkan ke Kas Daerah.

Kemudian, pembahasan tersebut ditutup dengan ajakan Dedi Mulyadi kepada seluruh pejabat untuk tetap semangat dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan “Jawa Barat Istimewa”.

Distribusi Pajak Kendaraan untuk Infrastruktur Jalan

Sebelumnya, Dedi Mulyadi membuat berbagai upaya gebrakan terkait pembayaran pajak masyarakat.

Mulai dari pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga diskon 10 persen bayar pajak kendaraan yang dapat dimanfaatkan warga Jabar untuk mendapat keringanan pembayaran pajak kendaraan.

Berkat hal tersebut, penerimaan pajak kendaraan di periode libur Lebaran tahun ini pun naik tajam dibandingkan tahun lalu.

Tahun lalu capaian penerimaan pajak kendaraan saat lebaran hanya sekitar Rp 400 juta, tahun ini mencapai Rp 1,3 miliar.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa warga jabar makin taat bayar pajak.

Dedi pun berkelakar bahwa warga Jabar menyukai jalan mulus.

"Ini tandanya warga Jabar cinta banget sama jalan yang mulus," kata Dedi.

Uang pajak tersebut, Dedi Mulyadi mengungkap, akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, saluran air, dan lampu penerangan.

Berkat perbaikan jalan, menurutnya, kondisinya sudah lebih baik dan bisa dinikmati pengendara.

"Bahkan, ada yang nyebutnya hari ini seperti di Sirkuit Mandalika. Jauh lah kalau Sirkuit Mandalika kebagusan. Ya lumayan lah, minimal bisa dinikmati oleh para pengendara dengan baik," ujarnya.

Dedi Mulyadi pun memastikan Pemprov Jabar akan menggunakan uang pajak tersebut untuk perbaikan infrastruktur yang merata di Jabar.