Dedi Mulyadi Dituduh Pungli hingga Korupsi karena Gerakan Seribu Rupiah, Begini Respons Gubernur

“Buat mbak yang baik, tidak ada kebijakan Gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan dan ASN seribu rupiah, tidak ada kebijakan itu,” ujar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi meluruskan bahwa kebijakannya hanya ajakan dan imbauan kepada jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, Kepala Desa, Camat, Bupati dan Wali Kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial.

Baca juga: Respons Ono Surono Soal Gerakan Poe Ibu Ala Dedi Mulyadi: Pengawasan Jadi Poin Penting

Lalu, Dedi Mulyadi pun menyinggung bahwa selama ini rumah sakit sudah gratis, namun warga tetap tak punya biaya ongkos dan menunggu selama perawatan di rumah sakit.

Menurut Dedi, masalah tersebut bisa diselesaikan mulai tingkat lingkungan kemasyarakatan masing-masing.

“Di tingkat RT cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya, kemudian setiap hari orang menyimpan uang seribu rupiah di rumahnya. Nanti kalau ada orang sakit dan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya,” papar Dedi Mulyadi.

Dedi juga menjelaskan mekanisme pengumpulan uang seribu per hari itu dilakukan atas pengawasan.

Seperti membuat laporan kepada setiap penyumbangnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga mengatakan komunikasi di tingkat RT dan RW kini lebih mudah karena ada grup WhatsApp yang bisa digunakan.

Begitu juga dengan Bupati hingga Wali Kota yang menurutnya bisa mengatur ASN.

Ketika ada warga yang mengadu misalnya ada anak yang tak punya sepatu ke sekolah, maka bisa dibantu dengan uang tersebut.

Lalu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya sebagai Gubernur tidak langsung bersentuhan dengan uang tersebut.

“Gubernur tidak mengkolektifkan, saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk rakyat,” ujarnya.

Dedi Mulyadi kembali menjelaskan bahwa hasil perkumpulan uang seribu rupiah itu bisa digunakan untuk sumbangsih sesama masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan APBD.

“Tidak ada kaitannya dengan dana APBD,” tegas Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi juga menjelaskan sejatinya gerakan yang dicanangkannya itu bukan program yang baru di Jawa Barat.