Respons Dedi Mulyadi setelah Dikritik Warga Jabar soal Lapangan Kerja: Jangan Pilih-pilih

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi hasil survei yang menunjukkan mayoritas warga tidak puas dengan kinerjanya bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 31,4 persen warga puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, sementara 67,2 persen menyatakan tidak puas.

Dedi menegaskan bahwa fokus pemerintah provinsi saat ini adalah membenahi perizinan industri sebagai pintu masuk untuk menyediakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.

“Di enam bulan ini kita kan baru mengorkestrasi tentang percepatan layanan perizinan. Kita sudah terorkestrasi. Kemarin saya menangani satu problem industri, di mana industri itu berarah pada 31.000 tenaga kerja tetapi perizinannya 16.000 semalam sudah saya bereskan dengan Pak Menteri,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Rabu (20/8/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia mengakui, proses perizinan yang panjang sering membuat investor menunda penanaman modal, termasuk investasi BYD dan Vinfast di Kabupaten Subang.

Dedi menyatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur dan kawasan industri di Jawa Barat diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Baca juga: Kisah Raya Bocah di Sukabumi Meninggal usai Tubuhnya Dipenuhi Cacing, Dedi Mulyadi Ancam Sanksi Desa

Akan tetapi pelaksanaan masih terkendala keterlambatan lelang dan proses perizinan.

“Kawasan di Indramayu itu mulai rekrut lebih dari 20.000 loh itu kawasan Indramayu. Cirebon, kemudian sebagian Majalengka, Subang, Garut, Purwakarta." 

"Nah, seluruh kawasan-kawasan ini seringkali mengalami pelambatan karena faktor perizinan. Kalau tidak rajin gubernurnya mengorkestrasi, turun ke bawah prosesnya akan lama,” katanya.

Selain membenahi perizinan, ia mengimbau warga Jawa Barat agar tidak terlalu memilih-milih pekerjaan.

“Mereka memilih pekerjaannya pada sektor formal. Ini kan juga harus menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Nanti juga akan bertemu dengan pekerjaan pilihan hidup kan berproses,” ujar Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegur Bupati Sukabumi Soal Balita yang Meninggal Akibat Tubuhnya Jadi Sarang Cacing

Hasil Survei Litbang Kompas

Hasil survei Litbang Kompaas menunjukkan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

Sebanyak 44,8 persen responden menilai lapangan pekerjaan sebagai masalah paling mendesak di Jabar.

Berikutnya, ada perbaikan jalan (30,8 persen), ekonomi, dan harga bahan pokok (27,9 persen), serta pemerataan dan bantuan pendidikan, termasuk zonasi sekolah (21,2 persen).

Kemudian, 18,2 persen responden menyoroti persoalan sampah dan pengelolaannya sebagai masalah mendesak yang perlu segera diatas.

Di susul keamanan dan kriminalitas, termasuk geng motor (12,1 persen), serta pelayanan dan fasilitas kesehatan (13 persen).

Adapun masalah lain yang dinilai mendesak adalah penggulangan bencana banjir (4,9 persen), pelayanan masyarakat (4,6 persen), pengentasan kemiskinan dan transportasi (masing-masing 3,8 persen), serta pemberantasan korupsi dan ketersediaan air bersih (masing-masing 3,1 persen).

Tidak puas soal lapangan kerja

Peneliti Litbang Kompas.com, Rangga Eka Sakti, mengatakan masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov Jabar dalam menanggapi persoalan paling mendesak, yaitu lapangan pekerjaan.

67,2 persen responden tidak puas dengan kinerja Dedi Mulyadi - Erwan dalam mengatasi masalah lapangan kerja dan pengangguran. Hanya 31,4 persen yang menyataka puas.

“Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah,” ujar Rangga saat diwawancarai via Zoom, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kemudian, 60,4 persen responden juga tidak puas dengan kinerja Pemprov Jabar dalam menyelsaikan persoalan kemiskinan.

Di sisi lain, kepuasan publik relatif tinggi pada beberapa aspek lain.

Baca juga: Kirab Budaya HUT Jabar Sisakan 14 Ton Sampah dan Bau Kotoran Kuda di Jalanan Kota Bandung

Sebanyak 66,1 persen responden puas dengan ketersediaan pelayanan publik, 65,7 persen puas dengan kecepatan pelayanan publik, dan 66 persen puas terhadap pengembangan pariwisata serta infrastruktur penunjangnya.

Metode Penelitian

Sebagai informasi, metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1-5 Juli 2025.

Terdapat 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

(Tribunjabar.id/Salma Dinda) (Kompas.com/Faqih Rohman/David Oliver)

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.