Harga Aspal Naik 'Pukul' Perbaikan Jalan di Cirebon, Volume Terpaksa Disesuaikan

Ringkasan Berita:

• Pemkot Cirebon akui kenaikan harga aspal sulit dihindari karena dipengaruhi kondisi global dan dinamika geopolitik.
• Sekda Iing Daiman menegaskan program prioritas tetap berjalan, meski volume pekerjaan perbaikan jalan harus disesuaikan.
• Koreksi harga bisa diajukan perangkat daerah jika lonjakan harga di luar proyeksi standar biaya, lalu direview inspektorat.
• DPUTR Cirebon sebut harga aspal naik 20–30 persen akibat ketegangan Iran–AS yang memengaruhi harga minyak dunia.

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mengakui kenaikan harga aspal yang terjadi belakangan ini sulit dihindari karena dipengaruhi kondisi global. 

Dampaknya, volume pekerjaan perbaikan jalan di Kota Cirebon berpotensi disesuaikan agar program prioritas tetap bisa berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan, lonjakan harga material konstruksi, khususnya aspal, merupakan efek dari dinamika internasional yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

Baca juga: Harga Aspal Naik hingga 30 Persen, Rencana Perbaikan Jalan Kota Cirebon Berubah Total

“Beberapa komoditas memang mengalami kenaikan. Ini sesuatu yang tidak terhindarkan karena bahan baku aspal dan material lainnya terpengaruh kondisi global,” ujar Iing saat diwawancarai media, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, situasi geopolitik dunia turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan konstruksi di daerah, termasuk aspal yang merupakan material turunan minyak bumi.

“Mungkin memang ada pengaruh dari dinamika internasional yang berdampak terhadap harga-harga,” ucapnya.

Meski demikian, Pemkot Cirebon memastikan program prioritas, terutama pelayanan infrastruktur kepada masyarakat, tetap akan dijalankan meskipun harus dilakukan penyesuaian teknis.

“Kalaupun ada eskalasi harga, program kegiatan prioritas tetap akan dilakukan. Hanya saja volumenya mungkin disesuaikan,” jelas dia.

Iing menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin lonjakan harga material justru menghambat pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai kenaikan harga di luar batas kewajaran justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, apabila terjadi kenaikan harga material di luar proyeksi standar biaya yang telah ditetapkan, perangkat daerah dapat mengajukan koreksi satuan harga untuk kemudian direview oleh inspektorat.

“Kalau terjadi eskalasi yang di luar prediksi, kepala perangkat daerah bisa mengajukan koreksi satuan harga. Nantinya akan direview oleh inspektorat agar tetap sesuai aturan,” ujarnya.

Baca juga: Soal Gedung Sate-Gasibu, Dedi Mulyadi : Cuma Aspal Diganti Batu, Pegiat Heritage : Merusak Kawasan

Menurut Iing, penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) dan standar harga untuk tahun anggaran 2026 sebenarnya telah dilakukan sejak Maret-April 2025 dengan memperhitungkan proyeksi inflasi serta indikator ekonomi makro lainnya.

Namun, kondisi eksternal seperti konflik geopolitik dunia tetap menjadi faktor yang sulit diprediksi sejak awal perencanaan anggaran.