Senin, 8 Juni 2026

Effendi Edo Minta Maaf di DPRD Kota Cirebon, Akui Pembongkaran Jembatan Picu Polemik

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Cirebon terkait dengan jembatan yang menimbulkan polemik,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo

Tayang:
Penulis: Eki Yulianto | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar/Eki Yulianto
MINTA MAAF - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meminta maaf secara terbuka dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Cirebon, Rabu (22/4/2026). Hal itu terkait polemik pembongkaran jembatan di kawasan Kali Sukalila.   

“Kami berkirim surat untuk meminta peninjauan ulang secara teknis dari PT KAI. Jadi ini bukan sekadar merobohkan, tapi ada faktor keselamatan,” katanya.

Baca juga: 2 Bus Rongsok Hangus akibat Kebakaran Hebat di Cirebon, Api Diduga dari Percikan Gerinda

Ia juga menyebut bahwa kondisi jembatan sudah sangat memprihatinkan, bahkan sebagian struktur telah mengalami korosi parah hingga berjatuhan.

“Itu sudah mrepetil, karena korosinya sangat tinggi, sudah jatuh berjatuhan sehingga tidak ada topangan yang kuat lagi,” katanya.

Vice President Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto, memastikan pembongkaran jembatan sesuai prosedur dan berdasarkan kajian teknis.

"Kami tidak serta-merta melakukan pembongkaran. Kami melakukan verifikasi internal dan melaporkan kepada regulator,” ujarnya.

Dari hasil joint inspection pada 4 Maret 2026, ditemukan kondisi jembatan yang sudah rusak berat.

“Bagian-bagian baja sudah hilang karena korosi. Secara penghitungan kasar, kekuatannya tinggal 30 persen,” ucapnya.

Selain itu, posisi struktur jembatan dinilai menjadi penyebab utama terhambatnya aliran sungai.

“Struktur jembatan berada di elevasi rendah sehingga menjadi titik penumpukan sampah dan berpotensi menyebabkan banjir,” kata Sigit Winarto.

PT KAI pun merekomendasikan pembongkaran demi keselamatan dan kelancaran aliran air.

“Kesimpulannya, jembatan tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pembongkaran,” katanya.

RDP yang digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon itu menjadi ruang klarifikasi atas polemik yang berkembang, terutama terkait isu pelestarian cagar budaya.

Meski menuai pro dan kontra, pemerintah daerah bersama pihak terkait menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Permintaan maaf Wali Kota menjadi penegas bahwa kebijakan publik tak selalu mulus, namun tetap harus dipertanggungjawabkan di ruang terbuka.

 

 

 

 

 


 
 

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved