Kritik Tegas Dedi Mulyadi di HUT Cirebon: Konflik Internal Keraton dan Budaya Warisan

Ringkasan Berita:

• Peringatan HUT ke-544 Kabupaten Cirebon diwarnai kritik tegas Dedi Mulyadi yang meminta budaya tidak hanya menjadi pajangan, melainkan identitas hidup bernilai ekonomi. 
• Ia juga mendesak penghentian konflik internal keraton demi menjaga pusat peradaban dan jati diri daerah. 
• Sementara itu, pemerintah daerah berkomitmen menghidupkan kembali tradisi lokal guna memperkuat pembangunan karakter.

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Di tengah suasana khidmat peringatan Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon, suara tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggema di Gedung DPRD.

Ia blak-blakan mengingatkan, budaya Cirebon tak boleh hanya jadi simbol atau pajangan semata.

Rapat paripurna yang digelar Kamis (2/4/2026) itu berlangsung sarat nuansa tradisi.

Namun di balik balutan adat dan seremoni, Dedi justru menyoroti arah besar pembangunan daerah berbasis budaya.

“Kebudayaan tidak boleh sekadar menjadi warisan, tetapi harus diolah menjadi identitas yang hidup dan bernilai ekonomi,” ujar Dedi, di hadapan peserta sidang.

Menurutnya, kekuatan sebuah daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan membangun karakter dan identitas budaya yang kuat.

“Peradaban bahasa, makanan, pakaian  dan seni harus adaptif dengan semangat kekinian. Ketika budaya bisa diartikulasikan dengan baik, maka sebuah daerah akan tumbuh menjadi kabupaten yang kaya,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Dedi juga menyinggung persoalan yang selama ini kerap luput dibahas secara terbuka: konflik internal di lingkungan keraton Cirebon.

Ia menilai, keberadaan keraton sebagai pusat peradaban seharusnya menjadi simbol persatuan, bukan justru diwarnai perpecahan.

“Keraton itu pusat peradaban. Konflik internal harus dihentikan demi kepentingan yang lebih besar,” jelas dia, tegas.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga jati diri daerah, termasuk melalui penataan arsitektur khas Cirebon dan penguatan nilai sejarah tokoh besar seperti Sunan Gunung Jati.

“Cirebon memiliki kekuatan besar dari sisi budaya. Ini harus menjadi simbol pembangunan dengan semangat kacirebonan,” katanya.

Sementara itu, suasana rapat paripurna sendiri berlangsung penuh khidmat.

Seluruh peserta mengenakan pakaian adat, memperkuat kesan bahwa peringatan hari jadi bukan sekadar agenda formal, tetapi juga ruang refleksi budaya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menegaskan, bahwa momentum ini harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni.