Cirebon Timur Menjadi DOB Hanya Tinggal Tunggu Waktu, Ini Penentunya

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Harapan masyarakat wilayah timur Kabupaten Cirebon untuk memiliki daerah otonom sendiri kian menjadi kenyataan. Semua proses administratif pemekaran Cirebon Timur hampir tuntas, hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Bashori, menilai, perjuangan Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) merupakan langkah positif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Ini momentum silaturahmi para tokoh Cirebon Timur dan refleksi atas perjalanan panjang mereka mengajukan daerah otonomi baru. Informasinya, surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat sudah masuk ke Kemendagri,” ujar Hasan, Sabtu (25/10/2025). 

Ia menyebut, juga sudah menyampaikan bahwa secara administratif semua tahapan telah dilalui, mulai dari musyawarah desa hingga persetujuan DPRD dan Gubernur Jawa Barat, saat menghadiri peringatan harlah ke-3 FCTM pada Kamis lalu.

“Syarat administratif sudah terpenuhi semua. Kita tinggal menunggu moratorium pemekaran dibuka oleh pemerintah pusat,” ucapnya.

Baca juga: Cirebon Timur di Ambang Otonomi, FCTM Mantapkan Strategi ke Pemerintah Pusat

Namun, Hasan tak menampik masih ada tantangan di sisi teknis, terutama soal kemampuan fiskal daerah induk.

“PAD Kabupaten Cirebon masih sekitar 17–18 persen dari total pendapatan. Idealnya minimal 25 persen agar bisa dikatakan mandiri. Jadi, aspek ini masih menjadi catatan,” jelas dia.

Hasan menambahkan, jika pemekaran Cirebon Timur disetujui, daerah otonomi baru (DOB) itu akan menjalani masa percobaan selama tiga tahun.

“Dalam masa itu, seluruh aspek administratif dan keuangan masih di bawah koordinasi pemerintah kabupaten induk. Prosesnya memang panjang dan penuh dinamika, tapi kalau ingin membangun kemandirian, kita harus belajar dari pengalaman daerah lain agar tidak gagal di tengah jalan,” katanya. 

Sebelumnya, Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) menegaskan perjuangan pemekaran Cirebon Timur kini tinggal menunggu restu dari pemerintah pusat.

“Progresnya sudah lumayan banyak, tinggal satu langkah lagi, yaitu persetujuan dari Kemendagri, DPR RI, dan tentu saja Presiden. Untuk tingkat kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, sudah tidak ada masalah,” ujar Ketua FCTM, Taufikurrahman Yasin.

Ia menuturkan, FCTM kini fokus memperkuat basis data agar Cirebon Timur bisa mendapat peringkat tinggi dalam penilaian kelayakan DOB.

Baca juga: Cirebon Timur Jadi CDPOB, Namun Polemik Justru Muncul di Kalangan Budayawan soal Hal Ini

“Kami sedang memperbarui data supaya peringkat kami naik, dari ranking keenam bisa kedua atau bahkan kesatu,” ucapnya.

Menurutnya, langkah berikutnya adalah memperkuat komunikasi politik dengan pemerintah pusat.

“Upaya yang akan dilakukan adalah komunikasi politik, karena bisa saja ada pertimbangan lain. Jadi kami berusaha agar Cirebon Timur diutamakan,” jelas dia.

Taufikurrahman menambahkan, sejumlah mediator dan anggota DPR RI dari Dapil Jabar VIII kini ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ia menyebut, terdapat sekitar 350 calon daerah otonom baru di seluruh Indonesia yang tengah dikaji pemerintah.

“Tidak realistis kalau semuanya disetujui. Tapi kami berharap Cirebon Timur diprioritaskan, karena ini bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak,” ujarnya.

FCTM menilai potensi ekonomi dan industri di wilayah timur Cirebon harus dikawal dengan kewenangan otonom tersendiri agar masyarakat tak jadi korban pembangunan.

Sejak lebih dari dua dekade, masyarakat Cirebon Timur merasa dianaktirikan dalam pembangunan.

Jalan berlubang, layanan pendidikan terbatas, dan fasilitas kesehatan yang sulit dijangkau menjadi alasan kuat lahirnya semangat pemekaran.

Wilayah Cirebon Timur mencakup 16 kecamatan, di antaranya Astanajapura, Babakan, Ciledug, Gebang, Karangsembung, Karangwareng, hingga Waled, dengan luas mencapai 446,57 kilometer persegi.

Adapun dua kecamatan yang kini disebut-sebut menjadi kandidat ibu kota Cirebon Timur adalah Karangwareng dan Karangsembung. (*)