TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan bantaran Sungai Sukalila, khususnya di Jalan Sukalila Selatan, menyatakan dukungan penuh terhadap program normalisasi sungai yang bakal dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). 

Namun, mereka menolak jika penataan tersebut disertai relokasi sepihak tanpa adanya komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu.

Ketua Paguyuban PKL Sukalila Selatan, Budi Frame mengatakan, pihaknya tidak menentang kebijakan pemerintah.

Hanya saja, relokasi menjadi persoalan yang perlu dibicarakan secara lebih terbuka dan adil.

“Kami sendiri perwakilan dari PKL yang ada di Jalan Sukalila, apapun itu kebijakan dari pemerintah kami merespon, tidak menentang."

"Tapi relokasi? Tunggu dulu,” ujar Budi saat diwawancarai media, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, para PKL mempertanyakan ke mana mereka akan dipindahkan jika harus direlokasi.

Selain itu, ia menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah yang dinilai hanya menyorot kawasan Sukalila Selatan, sementara kawasan lain seperti Pasar Mambo dan Kalibaru juga berdiri di sempadan sungai.

“Kalau memang mau ditertibkan, bersihkan semua."

"Jangan hanya Sukalila Selatan saja yang digembor-gemborkan, karena ini memunculkan rasa keberatan dan ketidaknyamanan,” ucapnya. 

Ia menegaskan, para PKL tidak menolak pembangunan atau penataan kota, bahkan mendukung penuh upaya pengerukan sungai untuk mencegah banjir.

"Kami mendukung 100 persen pengerukan sungai, demi mengantisipasi banjir."

"Kalau perlu dibongkar beberapa kios demi akses alat berat, kami tidak keberatan, asalkan ada komunikasi,” jelas dia.

Budi juga membantah adanya tuntutan kompensasi dari PKL jika lapak mereka dibongkar. 

"Kalau ada isu soal PKL minta ganti rugi, kami tepis. Kami ini sudah numpang, masa minta kompensasi?” katanya.