Laporan Wartawan Tribunjabar.id Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Unjuk rasa terkait kecurangan dalam PPDB 2023 rupanya dilakukan tidak hanya oleh para orang tua siswa yang kecewa lantaran anaknya tak diterima di sekolah negeri.

Di Kota Cimahi, unjuk rasa juga dilakukan para guru sekolah swasta yang ada di sana.

Sambil membawa sejumlah spanduk berisi ungkapan kekecewaan dan tuntutan, para guru berorasi di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Senin (17/7/2023).

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Cimahi, Ahmad Rofii, mengatakan, mereka menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi PPDB di Kota Cimahi secara menyeluruh.

Baca juga: Headline Tribun Jabar: Disdik Jabar Sisir Siswa Curang yang Lolos PPDB, Kalian Bisa Dibatalkan!

PPDB kali ini, menurut Ahmad, sarat dengan kecurangan.

"Banyak sekolah negeri yang tidak mematuhi Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi Nomor 420 tentang PPDB," ujarnya saat ditemui sela unjuk rasa.

Ia mengatakan, dalam SK disebutkan, kuota per rombongan belajar (rombel) sudah ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Namun, pada kenyataannya ada sekolah melebihi rombel yang sudah ditentukan.

Baca juga: Tegas! Pernyataan Ridwan Kamil soal Mereka yang Coba Berbuat Curang pada PPDB 2023

"Ini pelanggaran sudah turun-temurun. Kami (para guru di sekolah) swasta sangat sabar, tapi (sekolah negeri) semakin serakah," kata Ahmad.

Kecurangan ini, ujarnya, sangat berpengaruh terhadap kondisi sekolah swasta yang sudah mengalami penurunan siswa setiap tahunnya.

Bahkan, dari sekitar 8.000 lulusan SD, tercatat hanya ada sekitar 1.600 orang yang masuk ke 32 SMP swasta di Kota Cimahi.

Sekolah negeri, kata Ahmad, diduga melakukan mark up siswa antara 1-3 rombel per sekolah dan bahkan menambah kelas bayangan.

"Seharusnya SPM kan 32 siswa. Tapi, kenyataannya ada yang sampai 40-42 orang."

"Jadi pada tahun 2023 ini kami (sekolah swasta) mengalami penurunan 251 siswa," ujarnya.