Baca tanpa iklan
2. Raja Juli vs Fadli Zon
Saling kritik pernah terjadi antara Sekjen PSI Raja Juli Antoni dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Kala itu, saling kritik terjadi diawali dengan Fadli Zon yang menuntut Presiden Jokowi segera mengumumkan cawapresnya untuk Pilpres 2019 mendatang.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni kemudian menyarankan Fadli Zon lebih baik fokus mendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto daripada mengurus permasalahan di kubu Jokowi.
Sikap Fadli Zon dinilai Raja Juli Antoni kontraproduktif dengan keinginan Gerindra untuk mengajukan Prabowo di 2019 nanti.
Adapun Fadli Zon pun membalas kembali melalui akun Twitter-nya. Ia meminta PSI untuk memikirkan dirinya sendiri.
"Anda urus partai sendiri aja, belum tentu lolos PT (Presidential Treshold). Demokrasi memang berat, perlu sabar, dedikasi, kerja keras dan keberpihakan pada rakyat bukan cukong," tulis Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, Kamis (21/6/2018).
Seolah tak berhenti, Raja Juli Antoni kembali menanggapi pernyataan tersebut. Ia memastikan partainya akan lolos Presidential Treshold.
Namun, Raja Juli Antoni mengingatkan membangun diskursus politik yang beradab juga menjadi kewajibannya.
"Tentu saya urus partai saya, Insya Allah 4 persen tidak sulit dicapai dengan kerja keras. Sambil ngurus partai kewajiban saya membangun diskursus politik yang beradab. Politik jujur bukan nyinyir dan asbun (asal bunyi) seperti yang kerap anda lakukan, " kata Raja Juli Antoni.
Selain itu, Raja Juli Antoni pernah mengatakan, Fadli Zon tak seharusnya menuntut Jokowi mengumumkan cawapresnya.
"Menurut saya Fadli Zon tidak perlu nyinyir dan menyibukkan diri mengurus proses pencalonan Pak Jokowi dan cawapresnya. Fadli Zon lebih baik fokus menggenapkan persyaratan pencapresan Prabowo," katanya.
3. Anti Poligami
Beberapa waktu lalu Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sempat menyuarakan penolakannya terhadap poligami.
Pernyataan PSI itu menuai beragam komentar dari publik atau politikus lain.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar, Abdul Haris Bobihoe, menganggap bahwa sikap PSI tersebut berlebihan.
“Saya kira itu berlebihan karena poligami itu tidak ada larangan dalam Islam. Karena ini merupakan hak, bahwa Ketuhanan Maha Esa dijamin oleh Pancasila,” ujar Abdul Haris Bobihoe kepada Tribun Jabar ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, belum lama ini.
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah dijamin dalam Pancasila dan sistem yang berlaku di Indonesia.
Menurut Abdul Haris Bobihoe, poligami memiliki nilai ibadah, sehingga poligami adalah hak seorang Muslim.
“Kalau pemerintah melakukan pelarangan, ini kan melanggar hak asasi kaum Muslimin. Kalau kaum Muslimin berhak melakukan ibadahnya, karena poligami adalah salah satu ibadah,” ujar Abdul Haris Bobihoe.
• Kubu Prabowo Malas Tanggapi Kebohongan Award PSI: Anak Alay Politik Lagi Caper, Ketawa Aja
Meski begitu, kata Abdul Haris Bobihoe, dalam berpoligami ada hal yang perlu dicermati dan diatur. Sehingga dalam praktiknya pun tidak mudah dilaksanakan.
Selama aturan tersebut dipenuhi, maka seorang Muslim berhak melakukan poligami.
“Ada syarat lain (untuk berpoligami), tidak seperti ibadah salat, zakat, atau puasa. Kalau mereka (PSI) melarang itu kan luar biasa,” ujar Abdul Haris Bobihoe,
Ia juga menyadari bahwa ada pro dan kontra mengenai poligami di tengah masyarakat. Tetapi, menurutnya, tidak ada kelompok perempuan yang sangat keras menentang poligami.
Ia berpendapat bahwa perempuan beragama Islam di Indonesia menyadari bahwa poligami diperbolehkan, meski pelaksanaannya tidak mudah.
Selain itu, Abdul Haris Bobihoe juga membandingkan aturan larangan poligami yang berlaku pada masa orde baru. Saat itu larangan poligami hanya terbatas pada kalangan tertentu.
“Kalau pemerintah seperti jaman dulu membuat aturan PP10, dilarang bahwa PNS berpoligami, itu terbatas. Kalau dilarang poligami semua, lantas apa maunya mereka? Ini urusan agama,” ujarnya.
Abdul Haris Bobihoe juga menyarankan PSI membuat program yang menurutnya wajar.
“PSI jangan bikin dagangan fenomenal. Bikin saja program biasa yang menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
4. Perda Syariah
Kebijakan yang menuai kontroversi PSI di antaranya adalah menolak perda syariah atau perda yang berlandaskan agama hingga yang terakhir soal instruksi soal ucapan selamat Natal.
Adapun kontroversi kebijakan PSI terhadap perda syariah bermula dari penyataan Grace Natalie yang tidak mendukung perda syariah dan perda yang berlandaskan agama lainnya menjadi polemik.
Penolakan PSI terhadap perda bernuansa agama itu dilontarkan Grace Natalie saat HUT ke-4 PSI.
Kala itu, Grace Natalie mulanya berbicara tentang partainya yang akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi, seperti penutupan rumah ibadah secara paksa.
"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini," ujar Grace Natalie di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, Minggu (11/11/2018).
"PSI tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa," Katanya lagi.
Buntut pernyataannya itu langsung memicu komentar dari berbagai pihak hingga desakan agar Grace Natalie meminta maaf.
Kritik datang dari PBNU, partai politik, hingga anggota Dewan.
Adapun PBNU kala itu mengaku tak sependapat dengan Grace. Begitu pula parpol seperti PPP dan PKS melalui fraksinya di DPR RI.
Istilah Parnoko
Setelah Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) pernah memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief, kini Juru Bicara Badan Pemenangan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade berniat memberikan Parnoko Award kepada PSI.
"Nanti setelah pemilu kita kasih PSI Parnoko Award," kata Andre Rosiade saat dihubungi, Jumat (4/1/2019).
Adapun Parnoko merupakan akronim dari partai nol koma.
Istilah Parnoko itu dibuat Andre Rosiade berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan PSI sebagai partai baru yang memiliki elektabilitas dibawah satu persen.
Menurut Andre Rosiade, Kebohongan Award yang dibuat oleh PSI kala itu hanyalah upaya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka sebagai partai kecil.
• Dengar Grace Natalie Melarang Anggotanya Poligami, 4 Kader PSI Langsung Cabut dari Partai
Adapun Andre Rosiade menuding, PSI hanya numpang tenar dengan menyeret nama Prabowo di setiap isu.
"PSI kan Parnoko. Tentu untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas adalah dengan cari sensasi, paling tepat menempel Prabowo dan Sandi," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra ini.