Dengar Grace Natalie Melarang Anggotanya Poligami, 4 Kader PSI Langsung 'Cabut' dari Partai

TRIBUNJABAR.ID - Sikap Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang anti-poligami disebut mulai berdampak ke internal partainya.

Dikabarkan, ada Ketua DPD PSI yang melakukan poligami dan langsung mengundurkan diri sejak gembar-gembor PSI soal larangan internalnya melakukan praktik poligami.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Cirebon, Yuki Eka Bastian, yang disebut mengundurkan diri dari PSI, diduga karena tidak setuju soal pandangan PSI terhadap poligami.

"Iya betul, dia mengundurkan diri karena melakukan praktik poligami,” kata Wakil Sekjen PSI, Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Sikap Yuki Eka tersebut dinilai tidak sejalan dengan kampanye PSI yang mengusung anti-poligami, terlebih di tubuh internalnya.

Terkait poligami, Ketua Umum PSI Grace Natalie beberapa waktu lalu menegaskan bahwa partainya melarang poligami bagi seluruh kader.

Bahkan, jika nantinya lolos ke parlemen, PSI ingin memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara.

Selain Yuki Eka, ada juga kader PSI lainnya Nadir Amir yang mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai calon legislatif DPDR II Bone.

“Alasannya, yang bersangkutan tidak setuju dengan sikap DPP PSI soal poligami,” kata Chandra Wiguna.

PSI sudah menerima dan memproses pengunduran diri kedua kadernya itu.

Tak hanya soal poligami, sikap PSI yang menolak perda agama juga mendapat pertentangan dari seorang kadernya, Muhammad Ridwan.

Muhammad Ridwan yang merupakan Ketua DPD Gowa dan juga Caleg DPRD Propinsi Dapil Sulsel III itu turut mengundurkan diri dari partai.

"Ia tidak setuju dengan sikap PSI soal Perda Agama," kata Chandra Wiguna.

Terakhir, kata Chandra Wiguna, PSI juga menonaktifkan seorang kadernya, Husin Shahab. Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI itu dinonaktifkan karena dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut PSI.

“Berdasarkan rapat pleno DPP PSI, kami memutuskan menonaktifkan Bro Husin dengan alasan telah melanggar nilai-nilai PSI soal penghargaan kepada perempuan,” kata Chandra Wiguna.