Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Tegaskan Bansos Tak Tepat Sasaran Akan Dicoret

Laporan: Kiki Andriana 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan akan melakukan ground checking atau pengecekan langsung data penerima bantuan sosial di Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, menyusul dibentuknya kampung sosial di wilayah tersebut.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak. Politisi Partai Gerindra ini menyebut, bisa jadi ditemukan penerima yang sebenarnya sudah tidak layak, sementara warga yang membutuhkan justru belum terdata.

“Ada yang seharusnya masuk tapi belum masuk. Ada juga yang sudah masuk tapi ternyata tidak tepat, itu akan kita keluarkan,” ujar Dony setelah peresmian kampung sosial di Desa Cimanggung, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, proses verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh melalui pengecekan langsung di lapangan agar data penerima bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.

“Apakah bantuan itu sudah tepat atau belum, semuanya akan dicek kembali,” katanya.

Kampung sosial merupakan program kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mempercepat penanganan masalah sosial di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Desa Cimanggung dipilih karena memiliki jumlah warga kategori desil 1 yang masih cukup besar.

Dony menargetkan jumlah warga desil 1 di wilayah tersebut dapat berkurang dalam beberapa tahun ke depan melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

“Desa ini dipilih karena desil 1-nya tinggi. Tahun depan harus mulai berkurang dengan berbagai program yang sekarang dijalankan,” ujarnya.

Selain pembaruan data bansos, pemerintah juga menyiapkan penanganan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan warga sakit yang membutuhkan perhatian khusus.

Menurut Dony, keberadaan kampung sosial bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Intinya ini menjadi gerakan hati. Jangan sampai negara tidak hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial,” katanya. (*)