Dorong Integrasi SPBE, Bupati Dony: Sumedang Jadi Contoh Transformasi Digital Daerah

Ringkasan Berita:

• Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir memaparkan praktik transformasi digital berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam forum nasional bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 
• Dony menyebut reformasi birokrasi dan penerapan SPBE terintegrasi sebagai fondasi utama pembangunan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
• Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital sebagai payung hukum.

Laporan Kontributor Tribunjabar.id,  Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir memaparkan praktik transformasi digital berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam forum nasional bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Command Center Sumedang, Rabu (29/4/2026). 

Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya integrasi sistem, penguatan kebijakan, dan perubahan budaya kerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Kegiatan sharing session dan hibah aplikasi SPBE itu turut dihadiri Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang serta diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia secara daring.

Dalam paparannya, Dony menyebut reformasi birokrasi dan penerapan SPBE terintegrasi sebagai fondasi utama pembangunan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang.

Ia menegaskan, reformasi yang dilakukan tidak hanya menyasar aspek struktural, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).

Perubahan tersebut, lanjutnya, mencakup pergeseran dari pola dilayani menjadi melayani, dari sistem manual ke digital, hingga pembentukan budaya kerja yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

Transformasi itu kemudian diperkuat melalui pendekatan Device, Network, and Application (DNA), yang menurut Dony menjadi kerangka utama dalam pembangunan sistem digital di daerah.

Ketersediaan perangkat, konektivitas yang merata hingga pelosok, serta aplikasi yang terintegrasi dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan terukur.

Untuk menjamin keberlanjutan transformasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital sebagai payung hukum.

Setiap kebijakan, kata Dony, diarahkan memiliki titik akhir berupa implementasi dalam platform digital sehingga dapat terdokumentasi, terukur, dan dievaluasi secara real time.

Dalam implementasinya, Pemkab Sumedang mengembangkan sejumlah aplikasi terintegrasi, seperti Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, Simpati Jitu, e-Office, hingga layanan berbasis web.

Seluruh aplikasi tersebut dirancang bukan untuk memperbanyak sistem, melainkan menyederhanakan layanan dengan prinsip integrasi, satu data, dan satu standar pelayanan.

Dony juga menekankan pentingnya integrasi data antar perangkat daerah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, data yang terhubung akan menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti.