Soroti Perlindungan WNI dan Validitas Data Sosial, Nisya Ahmad Lakukan Pengawasan di Soreang

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Jawa Barat, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Roemah Sadoe, Soreang, Kabupaten Bandung
• Nisya Ahmad menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh warga, tanpa terkecuali
• Nisya Ahmad berharap, hasil dari pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.

TRIBUNJABAR.ID, KABUPATEN BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Roemah Sadoe, Soreang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ir. Ningning Hendarsah, M.Si., serta diikuti oleh warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasi.

Dalam forum tersebut, warga mengangkat sejumlah isu krusial, di antaranya terkait perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya bagi masyarakat rentan, serta persoalan data sosial yang dinilai belum sepenuhnya akurat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah mekanisme dan validitas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama terkait pembagian desil yang berpengaruh terhadap penerimaan bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Nisya Ahmad menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh warga, tanpa terkecuali.

Ia juga menyoroti perlunya pembaruan dan sinkronisasi data secara berkala agar program bantuan tepat sasaran.

“Data menjadi kunci utama dalam setiap kebijakan sosial. Ketika data tidak akurat, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, validasi dan pembaruan DTSEN harus terus diperkuat,” ujar Nisya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ir. Ningning Hendarsah, M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan data melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah desa dan kecamatan.

 Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data di lapangan.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, responsif, dan berpihak pada kebutuhan warga.

Nisya Ahmad berharap, hasil dari pengawasan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.