Demokrasi di Era Algoritma

TRIBUNJABAR.ID - Demokrasi Indonesia kini  memasuki fase baru, fase algoritma. Dan hari  hari kita di ruang digital yang awalnya dianggap memberi harapan kebebasan berekspresi kini berubah menjadi arena perebutan kuasa, informasi tak  lagi sekadar pengetahuan, melainkan komoditas dan senjata politik. Media sosial, mesin pencari, hingga aplikasi pesan instan bukan lagi sekadar alat komunikasi, saat ini menjadi mesin produksi opini publik, menentukan apa yang dianggap penting, siapa yang dipercaya.

Demokrasi modern tak lagi hanya hadir di bilik suara atau ruang parlemen. Demokrasi kini berdenyut kencang di ruang informasi digital di media sosial, platform berita daring, hingga aplikasi pesan instan. Di sanalah opini publik dibentuk, sikap politik dipertajam, dan narasi kebangsaan diperebutkan.

Namun, di balik semaraknya percakapan digital, muncul pertanyaan mendasar,  sudahkah kita benar-benar melek literasi (well literate)? Ataukah kita hanya menjadi objek permainan dalam pusaran kuasa kepentingan yang dibalut oleh kekuatan teknologi? apakah kita masih menjadi subjek demokrasi, atau telah tereduksi menjadi objek permainan algoritma?

Demokrasi dan Janji Digital

Demokrasi modern berawal dari asumsi keterbukaan informasi. Warga negara dianggap mampu menimbang informasi secara rasional untuk mengambil keputusan. Janji di ruang digital tampak semakin meyakinkan dengan akses tanpa batas, partisipasi luas, dan peluang suara rakyat lebih terdengar. Jürgen Habermas mengingatkan dalam public sphere, bahwa percakapan publik hanya sehat bila dijalankan secara rasional, terbuka, dan setara. 

Dalam praktiknya di Indonesia, ruang digital justru menjadi arena gaduh. Hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi identitas lebih dominan dibanding perdebatan substansial. Demokrasi pada dasarnya mengandaikan partisipasi publik yang rasional, kritis, dan otonom. Dan informasi menjadi bahan bakar utama bagi warga negara untuk mengambil keputusan. 

Di ruang digital, informasi seolah tersedia tanpa batas akses berita real-time, diskusi terbuka, hingga kebebasan berekspresi. Semua itu seakan memberi harapan akan demokrasi yang lebih partisipatif. Namun, harapan itu sering berubah menjadi ilusi. Ledakan informasi tidak otomatis berarti literasi. Kuantitas informasi yang melimpah justru kerap menenggelamkan kualitas. Di sinilah paradoks muncul, kita hidup di era paling informatif, tetapi sekaligus paling rawan manipulasi.

Algoritma sebagai Kuasa Baru

Ruang digital bukanlah ruang netral. Di balik layar, algoritma bekerja sebagai “penjaga gerbang” yang menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai. Kapital besar mengendalikan platform, sementara kepentingan politik memanfaatkan pola interaksi digital untuk membentuk opini publik. 

Kita sering lupa: informasi digital bukan hanya data, tetapi komoditas dan instrumen kuasa. Setiap klik, like, atau share bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan bagian dari mesin raksasa yang memetakan preferensi politik dan konsumsi kita. Demokrasi digital akhirnya berisiko direduksi menjadi demokrasi semu: rakyat tampak bersuara, tetapi sesungguhnya sedang diarahkan. 

Michel Foucault mengingatkan bahwa kuasa tak selalu hadir dalam bentuk represif, tetapi juga produktif: membentuk cara kita berpikir dan melihat dunia. Kini Algoritma menjadi kuasa baru. Menentukan konten apa yang muncul di linimasa kita, konten provokatif  lebih memicu interaksi, dan lebih menguntungkan secara komersial. Akibatnya, konten yang menenangkan, rasional  dan positif sering kalah dari yang emosional dan memecah belah.  Algoritma media sosial memperkuat polarisasi karena ia bekerja berdasarkan engagement, bukan kebenaran.

Hoaks sebagai Komoditas

Per Agustus 2025, pemerintah Indonesia mendesak platform terbesar seperti TikTok dan Instagram (Meta) untuk melakukan moderasi konten secara proaktif. Alasannya, penyebaran  disinformasi yang ekstrem, seperti video deepfake palsu Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pernyataannya yang  mendulang  demonstrasi akhir akhir ini, dan memicu protes massal dari kalangan muda akhirnya termotivasi oleh video TikTok yang menyesatkan (source :  reuters, the times of india ).

Berita disinformasi dijadikan pekerjaan profesional dengan tarif tertentu. Di sinilah demokrasi digital terjebak, rakyat bukan lagi pemilik narasi, melainkan target dari industri disinformasi. Jean Baudrillard menyampaikan bahwa  kita hidup dalam “simulacra”, dunia tanda yang lebih berkuasa daripada realitas. Sehingga  hoaks sering lebih dipercaya ketimbang fakta resmi, karena ia lebih emosional, lebih sesuai dengan harapan kelompok, dan cepat viral.

Begitu juga politik identitas saat ini seperti  menemukan ruang subur di media sosial. Identitas yang seharusnya menjadi pengikat solidaritas berubah menjadi senjata pemisah. Studi LIPI pasca pemilu 2019 menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama memperkuat echo chamber menjadi ruang gema di mana orang hanya mendengar pandangan yang sejalan dengan kelompoknya.

Akibatnya, masyarakat makin terpolarisasi. Ernest Gellner pun  mengingatkan bahwa identitas kolektif selalu bisa dimobilisasi sesuai kepentingan. Di Indonesia, narasi “kami versus mereka” terbukti efektif memobilisasi emosi, padahal  merusak kohesi sosial.

Peran Negara: Pelindung atau Pengendali?

Di tengah hiruk pikuk demokrasi digital, negara selalu berada pada posisi dilematis, apakah  hadir sebagai pelindung warga dari ancaman hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi data pribadi, atau berperan sebagai pengendali informasi yang bisa mengancam kebebasan sipil?. Dalam teori klasik, negara memiliki kewajiban melindungi warganya. Thomas Hobbes dalam Leviathan menekankan bahwa negara lahir untuk mencegah “perang semua melawan semua”.

 Dalam konteks digital, “perang” itu adalah banjir disinformasi, perundungan siber, hingga eksploitasi kapitalisme pengawasan. Dari situasi ini, negara memang memiliki dasar moral dan politik untuk bertindak melindungi. Namun, sejarah politik menunjukkan bahwa kuasa negara sering kali tergoda melampaui batas perlindungan.

Michel Foucault mengingatkan, kuasa selalu mencari cara baru untuk mengawasi, mengontrol, dan mendisiplinkan tubuh warga. Dengan alasan melawan hoaks atau menjaga stabilitas nasional, negara bisa saja menjadikan regulasi digital sebagai instrumen kontrol, bahkan represi.

Di Indonesia, dilema ini sangat nyata. Di satu sisi, regulasi seperti UU ITE atau kebijakan pemblokiran konten bertujuan melindungi masyarakat. Namun di sisi lain, pasal-pasal karet kerap digunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Contoh Pada 2019, pemerintah bahkan memutus akses internet di Papua dengan alasan keamanan, yang dinilai banyak pihak sebagai pelanggaran hak warga atas informasi. Di sisi lain, fenomena buzzer pro-pemerintah menambah rumit situasi. 

Negara tidak hanya regulator, melainkan juga pemain aktif dalam produksi narasi digital. Pertanyaan publik pun menguat, apakah negara benar-benar melindungi warganya, atau justru melindungi dirinya dari kritik?. Dan pertanyaan bisa lebih lebih tajam lagi, ketika negara menjalin kerja sama dengan raksasa teknologi global, muncul pertanyaan lain: kepentingan siapa yang sebenarnya dilayani? Warga, atau korporasi? Di sinilah peran negara perlu didefinisikan ulang. 

Negara seharusnya tidak menjadi pengendali ruang digital, melainkan penjamin keadilan digital,  memastikan algoritma transparan, melindungi data pribadi, memberantas industri hoaks, sekaligus menjamin kebebasan sipil. Negara yang sehat bukanlah negara yang menutup ruang kritik, melainkan negara yang memperkuat literasi publik agar warganya mampu menghadapi kebisingan informasi secara mandiri. Dan di tengah derasnya arus informasi, negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat. Negara tidak hanya regulator, melainkan juga pemain aktif dalam produksi narasi digital.

Hannah Arendt pernah memperingatkan bahwa totalitarianisme modern justru lahir dari kontrol narasi dan kebenaran. 

Literasi Digital: Jalan Tengah Demokrasi

Di era algoritma dan arus informasi yang kian deras, literasi digital menjadi benteng terakhir demokrasi. Demokrasi tanpa literasi digital akan rapuh, mudah terjebak dalam polarisasi, manipulasi opini publik, serta dominasi oligarki digital. Literasi digital bukan hanya soal melek teknologi, tetapi juga melek etika, melek kritis, dan melek partisipatif. 

Negara, masyarakat, dan individu harus memandang literasi digital sebagai jalan tengah demokrasi, bukan sekadar keterampilan teknis mengakses gawai, melainkan kemampuan kritis menilai informasi, kesadaran etis dalam berinteraksi, serta keberanian partisipatif dalam ruang publik digital.

Kunci utama ada pada literasi digital dengan jargon well Literate.  Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyebut pentingnya conscientization, adalah kesadaran kritis. Tanpa kesadaran kritis, rakyat hanya akan menjadi konsumen pasif yang mudah diarahkan oleh algoritma dan disinformasi

Ada beberapa landasan teoritis yang bisa kita gunakan, 1) Habermas (Teori Ruang Publik). Literasi digital memperluas ruang publik demokratis, tetapi hanya bisa sehat jika warganya mampu berdialog dengan rasional, kritis, dan etis. 2) Castells (Network Society). 

Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan berpindah dari institusi tradisional ke pengendali informasi. Literasi digital menjadi alat melawan hegemoni algoritmik. 3) Paulo Freire (Pendidikan Kritis). Literasi digital seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Masyarakat harus dididik agar mampu memaknai informasi, bukan hanya mengonsumsinya.

Lalu bagaimana langkah strategis literasi digital  menjadi penting dan mendesak untuk dijalankan, berikut beberapa Langkah strategis :

• Lakukan Penguatan Kurikulum Literasi Digital : a) Literasi digital bukan mata pelajaran tambahan, melainkan kompetensi inti sejak SD hingga perguruan tinggi. Pendidikan literasi digital sejak dini, agar generasi muda memahami cara kerja algoritma dan bahaya hoaks. b) Menekankan 4 aspek: akses, analisis, etika, dan aksi partisipatif.
• Menyusun ulang Kebijakan Publik Pro-Literasi:  a) Pemerintah perlu membangun ekosistem yang transparan: regulasi anti-hoaks, perlindungan data, dan akses internet merata.  b) Negara sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator represif. Fokus pada ekosistem literasi, bukan hanya kontrol dan sensor. c) Mendorong open data agar warga dapat mengawasi kebijakan negara berbasis informasi sahih. d) Transparansi algoritma, mendesak platform digital lebih terbuka dalam mekanisme kurasi konten.
• Lakukan Kolaborasi Multi-Pihak: a) NGO, media, akademisi, dan sektor swasta harus bergandengan tangan menciptakan program literasi digital yang inklusif, terutama untuk kelompok rentan. b) Membuat community-based training agar literasi tidak berhenti di kota besar, tetapi masuk desa dan komunitas marginal.
  Menjalankan Pendidikan Etika Digital : a) Mengajarkan nilai Islam, Pancasila, dan universal human rights sebagai filter moral penggunaan digital. b) Memperkuat budaya digital empathy untuk mengurangi ujaran kebencian dan polarisasi. c) Penguatan etika digital bersama, menahan diri dari penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian.
• Mendukung Pemberdayaan Warga sebagai Produsen Pengetahuan
  • Masyarakat tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang mendidik, kritis, dan reflektif.
  • Dukungan insentif untuk konten edukatif, bukan sekadar konten viral.

Dengan langkah-langkah tersebut, harapan  literasi digital bisa benar-benar menjadi jalan tengah demokrasi, menjaga kebebasan berekspresi, menguatkan kesetaraan partisipasi, sekaligus melindungi warga dari tirani algoritma dan manipulasi digital

Penutup: Demokrasi dalam Persimpangan

Demokrasi Indonesia kini berada di persimpangan. Ruang digital memberi peluang partisipasi yang luas, tetapi juga ancaman manipulasi yang nyata.  Apakah kita benar-benar melek literasi digital, atau sekadar objek permainan algoritma dan kepentingan politik? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan,  apakah tumbuh sehat, rasional, dan inklusif atau terjerumus menjadi demokrasi semu yang hanya bising di permukaan.

Demokrasi bukan hanya soal hak memilih, tetapi juga soal kesadaran kritis untuk melawan manipulasi. Jika demokrasi hanya berjalan sejauh logika algoritma, maka rakyat perlahan kehilangan kedaulatannya. Kita seakan memilih, padahal pilihan itu telah disusun oleh mesin yang melayani kepentingan tertentu. Demokrasi hanya akan bertahan jika kita berani merebut kembali ruang publik digital, bukan sekadar menyerahkan akal sehat kita  pada tombol “like” dan “share”.

Wallahu a’lam bis showaab