Ketua Komisi 3 DPRD Jabar Minta Evaluasi BUMD Tidak Parsial

Demikian pula jika ada yang disarankan untuk merger, memperbaiki manajemen, atau bahkan penambahan modal. 

"Kalau kajiannya memang menurut para ahli ini likuidasi, mungkin disampaikan bahwa ini mah secara hitungan bisnis bagusnya likuidasi. Oh, ini mah bagusnya di merger. Oh, ini mah bagusnya perbaiki manajemen. Oh, ini mah harus tambah modal, kan kayak gitu," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Jajang, arah kebijakan tidak lagi menjadi keputusan sepihak, melainkan kesepahaman bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi. 

"Nah, sehingga ya kita membuat sebuah kesepahaman mungkin antara DPRD dengan Pemprov, berkaitan dengan kebijakan tadi," katanya.