Pastikan Transparansi Program MBG, Andhika Surya Gumilar Usulkan Jabar Jadi Pelopor Sertifikasi SPPG

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan sertifikasi SDM Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program berjalan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.
• Menurut Andhika, Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Besarnya anggaran, luasnya cakupan penerima manfaat, serta tingginya ekspektasi masyarakat menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah yang paling banyak mendapat perhatian publik saat ini.

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan sertifikasi SDM Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program berjalan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Menurut Andhika, Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang mendukung kesehatan, tumbuh kembang, dan prestasi belajar mereka.

Namun demikian, Andhika mengakui bahwa sebagai program yang memiliki cakupan luas dan melibatkan anggaran besar, MBG tidak lepas dari berbagai sorotan, masukan, dan perhatian masyarakat terkait tata kelola serta pelaksanaannya di lapangan.

"Terlepas dari berbagai dinamika dan isu yang berkembang, fokus kita harus tetap pada tujuan utama MBG, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun tujuan mulia tersebut harus didukung oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan SDM yang profesional agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga," ujar Andhika.

Ia menilai bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran atau jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola program tersebut setiap hari.

Karena itu, Andhika mengusulkan agar Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pelopor dalam pengembangan Program Sertifikasi SDM SPPG yang mencakup pelatihan higiene sanitasi, keamanan pangan, manajemen operasional dapur, pengelolaan logistik, hingga tata kelola administrasi dan pelaporan.

"SDM yang tersertifikasi akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan layanan yang aman, berkualitas, dan akuntabel. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat, sertifikasi juga dapat memperkuat budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab," katanya.

Lebih lanjut, Andhika menjelaskan bahwa sertifikasi SDM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pencegahan terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat keberhasilan program, termasuk kesalahan operasional, lemahnya pengawasan, maupun ketidakpatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Andhika menambahkan bahwa Program MBG juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal. Berdasarkan hasil survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Program Makan Bergizi Gratis mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi mikro di berbagai daerah.

Survei tersebut mencatat bahwa sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggandeng sedikitnya tiga pelaku UMKM dalam rantai pasok operasionalnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program peningkatan gizi, tetapi juga mulai berkembang menjadi mesin ekonomi mikro baru yang mampu menciptakan permintaan bagi petani, peternak, nelayan, pelaku usaha pangan, hingga UMKM lokal.

"Data tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada yang selama ini dipahami masyarakat. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena itu, tata kelola yang baik dan SDM yang profesional menjadi sangat penting agar manfaat ekonomi maupun sosial dari program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat," ujar Andhika.

Menurutnya, program sertifikasi dapat diselenggarakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, lembaga sertifikasi profesi, serta perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang pangan dan gizi.