Reses di Bandung Barat, Sri Dewi Anggraeni Terima Keluhan Warga Soal MBG dan Harga Sembako

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Sri Dewi Anggraeni melakukan reses di KBB
• Sri Dewi Anggraini menerima keluhan warga soal MBG dan harga sembako
• Warga meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan tetap stabil

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kenaikan harga kebutuhan pokok kepada Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Sri Dewi Anggraeni saat melakukan reses.

Keluhan tersebut muncul ketika Sri Dewi menyerap aspirasi masyarakat di beberapa titik reses di Bandung Barat, seperti Cihampelas, Cihanjuang, Ngamprah, dan Parongpong.

Menurut Sri Dewi, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah.

“Dari pertemuan dengan masyarakat, ada beberapa aspirasi yang disampaikan. Salah satunya terkait program MBG. Masyarakat menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya terkadang menu yang diberikan tidak sesuai dengan selera anak-anak,” ujar Sri Dewi, Rabu (11/3/2026).

Sri Dewi mengatakan, sejumlah warga bahkan mengusulkan agar pengelolaan program makanan tersebut melibatkan sekolah dan orang tua melalui komite sekolah.

“Karena itu ada usulan agar pengelolaan makanan bisa dilakukan oleh sekolah bersama orang tua melalui komite sekolah. Misalnya dana yang sudah dialokasikan dikelola bersama sehingga orang tua dapat ikut menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan dan selera anak-anak,” katanya.

Selain persoalan menu makanan, masyarakat juga mengeluhkan potensi dampak program MBG terhadap ketersediaan bahan pangan di pasar.

Sri Dewi menyebutkan, warga khawatir kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk program tersebut dapat mempengaruhi stok di masyarakat dan memicu kenaikan harga.

“Masyarakat juga menyampaikan harapan agar harga sembako tetap terjangkau. Mereka khawatir kebutuhan program MBG yang cukup besar dapat mempengaruhi ketersediaan stok bahan pangan di masyarakat. Kalau stok berkurang biasanya harga akan meningkat,” ujarnya.

Karena itu, warga meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

Selain isu pangan, dalam reses tersebut masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur di sejumlah wilayah, seperti perbaikan jalan dan penambahan penerangan jalan umum.

Sri Dewi menegaskan seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan dicatat dalam laporan resmi hasil reses untuk kemudian disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat.

“Setiap hasil reses akan dicatat dalam nota reses. Dokumen tersebut kemudian disampaikan dalam sidang paripurna DPRD sebagai bentuk laporan aspirasi masyarakat,” katanya.

Diharapkan berbagai masukan dari masyarakat tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya terkait pelaksanaan program MBG.