Zaini Bicara Sarana Prasarana Pendidikan Memprihatinkan hingga Singgung Pembangunan Candi Bentar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, memberikan pandangannya terhadap alokasi anggaran ke hal-hal yang seharusnya tak perlu. Satu di antaranya soal ramainya pembuatan pagar berbentuk Candi Bentar di perkantoran Gedung Sate.

Candi Bentar adalah jenis gapura terbelah khas Bali, berbentuk dua bangunan serupa tanpa atap penghubung, yang berfungsi sebagai pintu gerbang masuk utama ke pura atau area penting lainnya.

Zaini sepakat, anggaran yang sampai miliaran rupiah itu semestinya dialokasikan untuk, misalnya, kebencanaan atau kesejahteraan masyarakat.

Zaini bercerita, dia pernah berkunjung ke SMK 1 Cileungsi Bogor yang bangunannya roboh itu, dan selang sebulan giliran bangunan di SMKN Gunung Putri yang roboh, bahkan lebih parah kondisinya.

"Tentu ini menjadi catatan penting di dunia pendidikan. Tapi, di saat bersamaan pula tepatnya di Bandung, SMP 1 Pasundan yang di Balonggede itu roboh juga. Maka, penguatan untuk pendidikan khususnya dari mutu bangunan harus diketahui secara nyata, seperti kapan harus direnovasi kembali dan lain-lain, karena kan tentu ada masa berlakunya bangunan juga. Jadi, kalau dibandingkan dengan adanya pembangunan Candi Bentar saya rasa sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini, seharusnya lebih ke hal-hal yang penting," katanya, Kamis (27/11/2025).

Zaini menyinggung bahwa Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memiliki visi membawa Jabar Istimewa dalam rangka mengejar indeks pembangunan manusia (IPM) supaya Jabar semakin naik. IPM itu tak hanya ditentukan oleh jalan atau pembangunan lainnya, tapi bisa dari pendidikan termasuk kualitas di dalamnya.

Zaini juga menyoroti terkait kesejahteraan tenaga-tenaga pengajar di pesantren yang masih jauh dari kata sejahtera. Padahal, kata Zaini, pesantren salah satu yang ikut membantu negara ini merdeka, sehingga dia mempertanyakan mengapa provinsi Jabar tak mau ikut masuk dan terlibat untuk membantu pesantren.

"Sekarang kalau ada disparitas antara negeri dan swasta, karena pesantren itu kan ada yang memiliki yayasan, lembaga, SMA/SMK/SMA, atau MTs/aliyah, kan mereka sama ikut terlibat mencerdaskan bangsa. Tapi, selalu dibandingkan hari ini oleh pemerintah provinsi, negeri dan swasta. Sehebat itukah negeri bisa menampung orang-orang yang ada di swasta semua, nyatanya sampai sekarang tak bisa," katanya. (*)