Sosok Sudewo, Bupati Pati yang Didesak Mundur hingga Dilempari Sandal saat Temui Pendemo

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok Bupati Pati, Sudewo yang tengah menjadi sorotan nasional hingga didemo ribuan masyarakat.

Sudewo menjadi sorotan bukan karena prestasi, melainkan sejumlah kebijakan yang menuai protes.

Karena kebijakan yang diambil, bupati ke-42 Kabupaten Pati yang menjabat sejak 20 Februari 2025 ini didemo masyarakat secara besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Adapun salah satu pemicu aksi demo ialah keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

PBB adalah pajak wajib bagi masyarakat di Indonesia yang memiliki gedung atau bangunan di Tanah Air

Suasana semakin panas setelah Sudewo secara terbuka menyatakan tidak gentar menghadapi gelombang protes.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan Sudewo pun membuat masyarakat mantap menggelar aksi.

Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah pun menggelar demonstrasi besar-besaran pada Rabu (13/8/2025). 

Puluhan ribu warga dari berbagai penjuru daerah memadati Alun-alun dan kawasan sekitar Kantor Bupati Pati, menuntut satu hal, Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.

Baca juga: Demo Besar Tuntut Bupati Pati Lengser, Ada Bendera One Piece, Masa Aksi: Turun Sudewo!

Awalnya suasana diwarnai orasi dan pembagian logistik dari 20 posko bantuan. Namun kondisi tersebut berubah menjadi tegang dan ricuh.

Gas air mata ditembakkan oleh aparat kepolisian setelah massa mulai melempar botol, plastik berisi air, hingga sayur-mayur ke arah pendopo kabupaten.

Massa berhamburan meninggalkan gerbang utama untuk menghindari perihnya gas air mata.

Inisiator aksi, Ahmad Husein, mengatakan tuntutan massa tetap sama: Bupati mundur dari jabatannya.

“Target tuntutan massa (Bupati) lengser. Kalau enggak lengser (hari ini), kami tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati),” tegasnya di tengah kerumunan, dikutip dari Kompas.com.

Sudewo Temui Massa

Sudewo akhirnya menemui massa aksi yang menuntut dirinya mundur. Ia tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang, kacamatan, dan peci hitam.

Ia keluar dari mobil rantis polisi sekitar pukul 12.16 WIb untuk menyapa pengunjuk rasa.

“Assalamualaikum wr wb. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ucap Sudewo dilansir dari Tribun Jateng.

Polisi sempat meminta massa untuk tertib. Namun, ketika menyapa dari mobil, Sudewo justru dilempari air minum kemasan dan sandal oleh massa.

Ajudan dan anggota Brimbob yang berada di dekatnya segera melindungi Sudewo menggunakan tameng.

Lemparan dari massa terus mengarah hingga Sudewo terpaksa kembali masuk ke dalam mobil rantis.

Aksi unjuk rasa yang menuntut Sudewo mundur itu pun berlangsung ricuh.

Massa melempar air minum, memaksa menerobos gerbang kantor bupati, dan membakar satu unit mobil provos milik Polres Grobogan. 

Untuk mengurai kericuhan, polisi menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata.

Sosok Bupati Pati Sudewo

Dilansir dari Tribun Jateng, H. Sudewo, ST.MT adalah seorang politikus yang lahir di Pati pada 11 Oktober 1968.

Riwayat pendidikannya meliputi SD Negeri 1 Slungkep, SMP Negeri 1 Kayen, dan SMA Negeri 1 Pati.

Sudewo menamatkan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993.

Kemudian ia meraih gelar S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Dalam organisasi, ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS, Ketua Keluarga Besar Marhaenis, dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia.

Perjalanan karier

Pada tahun 1993-1994 Sudewo memulai karier di sektor konstruksi sebagai pegawai di PT Jaya Construction.

Tidak lama kemudian, ia beralih ke jalur pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994-1995.

Namanya dikenal publik setelah terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali pada tahun 1995-1996.

Kariernya kian menanjak ketika diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1996-1997 dan dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur, tempat ia menjadi PNS hingga 1999.

Setelah itu, ia bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar selama periode 1999-2006.

Karier Politik

Pada 2002, Sudewo pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono.

Kendati gagal meraih kemenangan, ia tidak menyerah.

Sebaliknya, ia semakin aktif dan sempat menjadi koordinator tim sukses Pilkada Jatim.

Ia juga menjadi koordinator tim sukses Pilgub Jateng pada 2008.

Pada tahun 2019, ia dipercaya menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Bupati Lucky Hakim Sebar Ular di Sawah Indramayu, Sarankan Burung Hantu

Karier politiknya semakin kuat ketika ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009-2013 dan 2019-2024.

Ia juga dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Puncaknya, pada Pemilu 2025, Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025-2030, didampingi oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Kebijakan yang Menuai Kontroversi

Sejak menjabat, Sudewo mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memicu perdebatan publik

1. Pemangkasan pegawai honorer RSUD Soewondo 

Pada Maret 2025, ia memerintahkan pengurangan tenaga non-ASN di RSUD RAA Soewondo karena dinilai berlebih. 

"Pengurangan pegawai non-ASN atau pegawai honorer di Rumah Sakit Soewondo harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak. Banyak yang nganggur. Jumlahnya (tenaga honorer) sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal seharusnya cukup hanya 200-an," kata Sudewo, Sabtu (22/3/2025). 

2. Larangan sound horeg

Pada Mei 2025, Sudewo melarang penggunaan sound horeg di Pati. Kebijakan ini memicu protes hingga akhirnya dicabut. 

3. Kenaikan PBB 250 persen 

Kebijakan ini menjadi puncak kontroversi. Sudewo berdalih kenaikan PBB untuk meningkatkan pendapatan daerah demi perbaikan infrastruktur. Setelah menuai penolakan, kebijakan ini dibatalkan. 

4. Pernyataan tak gentar didemo 

Ucapan Sudewo pada 6 Agustus 2025 menambah tensi politik di Pati. Meski sudah meminta maaf, masyarakat tetap menggelar aksi pada 13 Agustus 2025. 

5. Wacana lima hari sekolah 

Sudewo menerbitkan surat edaran sekolah lima hari dengan alasan memberi ruang pengembangan potensi anak. Kebijakan ini ditolak karena dianggap mengganggu kegiatan TPQ dan madrasah diniyah, lalu dicabut.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.