Pemprov Jabar Kembangkan Open Data, Irpan: Fondasi Program Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Irpan Haeroni, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai mengembangkan sistem data melalui aplikasi Open Data Jabar sebagai upaya memperkuat transparansi dan validitas data
• Irpan menilai, penguatan sistem data menjadi fondasi penting agar setiap program pembangunan di Jawa Barat lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan
• Irpan mendorong evaluasi berkala terhadap data, mengingat dinamika global yang membuat kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Irpan Haeroni, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai mengembangkan sistem data melalui aplikasi Open Data Jabar sebagai upaya memperkuat transparansi dan validitas data.

Irpan menilai, penguatan sistem data menjadi fondasi penting agar setiap program pembangunan di Jawa Barat lebih tepat sasaran dan minim kendala di lapangan.

Menurutnya, kehadiran Open Data Jabar menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menjawab persoalan lemahnya basis data yang selama ini terlalu bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).

“Ini langkah awal yang baik untuk memperkuat validitas dan keterbukaan data, sehingga program pemerintah bisa lebih terukur,” ujar Irpan, Senin (20/4/2026).

Irpan mengungkapkan, dorongan pembenahan data tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat kerja awal di Lembur Pakuan, Subang.

Dalam forum itu, Irpan menyoroti pentingnya memiliki data pembanding, mengingat selama ini acuan statistik dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di Jawa Barat.

Menurut Irpan, lemahnya basis data akan berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan.

“Kalau statistiknya tidak kuat, program dan proyek tidak akan berjalan optimal. Justru berpotensi menimbulkan banyak kendala,” katanya.

Selain pengembangan sistem digital, Irpan juga menilai langkah pemerintah yang mulai melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebagai bagian dari pembenahan DTSEN perlu terus diperkuat.

Irpan menyebut, pembenahan data memang membutuhkan anggaran besar.

Namun, hal tersebut harus dilakukan secara bertahap demi menghasilkan data yang akurat.

Ke depan, Irpan menegaskan setiap kebijakan pemerintah daerah harus diawali dengan basis data yang kuat agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.

Irpan juga mendorong evaluasi berkala terhadap data, mengingat dinamika global yang membuat kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat.

“Ketika data dirilis, kondisi di lapangan bisa saja sudah berbeda. Maka harus terus dievaluasi,” ucapnya.

Irpan menekankan pentingnya memiliki data pembanding dan tidak hanya mengandalkan rilis data tahunan.

“Provinsi harus aktif memperbarui dan mengevaluasi data agar kebijakan tetap relevan dengan kondisi terkini,” kata Irpan.