DPD RI Dorong Bekasi Mandiri Fiskal, Ungkap Potensi dan Tantangan di Jantung Industri Jawa Barat

Sinergi DPD RI dan Pemda: Dari Data hingga Aksi Nyata

Aanya menegaskan bahwa relasi antara DPD RI dan pemerintah daerah tidak boleh sebatas seremonial. Momentum reses harus menjadi ajang untuk memetakan persoalan, merumuskan solusi, dan memastikan suara daerah terdengar di tingkat nasional.

“Kami di DPD RI punya peran strategis untuk menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan pusat. Tapi keberhasilan itu hanya mungkin kalau ada komunikasi intens dan data yang solid dari daerah,” tegasnya.

Ia mengajak Pemkab Bekasi untuk memperkuat basis data fiskal, memetakan potensi desa secara detail, dan memperluas kerja sama lintas sektor. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan memperbesar peluang dalam memperjuangkan alokasi anggaran di pusat.

Masalah kemandirian fiskal, menurut Aanya, tidak berhenti pada tataran lokal, melainkan berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Daerah yang mampu mandiri secara fiskal akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sebaliknya, ketergantungan yang terlalu besar berisiko memunculkan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang bisa mengganggu kohesi sosial dan politik.

Bagi Jawa Barat, dua langkah strategis yang layak digarap adalah pemekaran desa dan optimalisasi sektor industri. Sebagai pintu gerbang industri dan perdagangan, Bekasi memiliki peran sentral dalam rantai pasok ekonomi nasional. Mengabaikan kebutuhan fiskalnya sama saja dengan melewatkan kesempatan emas untuk memperkokoh perekonomian negara.

Menutup kunjungannya, Aanya mengajak semua pihak—pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat—untuk bahu-membahu membangun kemandirian fiskal. Ia mengingatkan bahwa proses menuju kemandirian ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi dan kerja sama erat.

“Kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama. Bekasi punya modal besar untuk mandiri dan maju, tinggal bagaimana kita mengelola dan memperjuangkannya. Saya di DPD RI siap mengawal aspirasi ini,” pungkasnya.

Dengan sinergi antara kebijakan pusat dan langkah konkret di daerah, visi mewujudkan Bekasi yang mandiri, maju, dan sejahtera bukan sekadar jargon, melainkan target nyata yang dapat dicapai bersama.