DPD RI Dorong Bekasi Mandiri Fiskal, Ungkap Potensi dan Tantangan di Jantung Industri Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, memanfaatkan masa reses dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi pada Senin, 11 Agustus 2025. Lawatan ini menjadi salah satu titik dari rangkaian agenda reses yang sudah membawanya menjelajahi 19 wilayah di Jawa Barat.

Kehadiran rombongan DPD RI disambut langsung oleh Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Suasana pertemuan berjalan akrab, namun sarat dengan pembahasan mendalam terkait kondisi fiskal daerah.

Kabupaten Bekasi, meskipun dikenal luas sebagai pusat industri terbesar di Asia Tenggara, ternyata masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencapai kemandirian fiskal yang ideal.

Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan, memaparkan gambaran kondisi fiskal di provinsi ini yang menunjukkan variasi cukup tajam.

Daerah-daerah seperti Bekasi, Karawang, Bogor, dan Kota Bandung dinilai memiliki performa fiskal relatif lebih baik dibanding kawasan Priangan Timur yang hampir sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Meski tergolong lebih baik, Bekasi tetap menghadapi persoalan berat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini tercatat sebesar Rp 3,5 triliun, sedangkan belanja pegawai sudah menyedot 41 persen dari total APBD—angka yang jauh melewati batas ideal 30%.

Dengan total APBD mencapai Rp 7,5 triliun, beban anggaran terus meningkat, termasuk kewajiban membiayai 9.050 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memerlukan dana sekitar Rp 900 miliar.

“Bekasi ini daerah industri, tapi kontribusi sektor tersebut terhadap PAD belum maksimal,” ungkap perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bekasi. Pernyataan ini menjadi sorotan utama yang menegaskan perlunya kebijakan terarah untuk menggali potensi lokal sekaligus menutup celah fiskal yang ada.

Aspirasi Daerah: Pemekaran dan Optimalisasi Dana Transfer

Herman mengusulkan salah satu strategi jangka panjang, yaitu mendorong pemekaran daerah maupun desa. Saat ini, jumlah desa di Jawa Barat hanya 5.311, tertinggal dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing memiliki lebih dari 7.000 desa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun peta jalan untuk menambah jumlah desa agar setara dengan provinsi tetangga.

Formula penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan pemerintah pusat mempertimbangkan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan faktor penentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga dana bagi hasil. Namun, Wakil Bupati Asep menyoroti ketimpangan pada dana bagi hasil: dari potensi Rp 45 triliun, Kabupaten Bekasi hanya mengantongi Rp 50 miliar.

“Kami berharap program-program daerah bisa diperjuangkan di tingkat pusat melalui DPD RI. Termasuk mempertimbangkan pungutan pada sektor hiburan dan iklan rokok,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Aanya Rina menekankan pentingnya membangun kemandirian fiskal sebagai pondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.

“Kemandirian fiskal bukan berarti lepas dari pusat, tapi bagaimana daerah mampu mengoptimalkan potensi sendiri, menambah PAD, dan memanfaatkan dana transfer secara efektif,” ujar Aanya.

Ia menilai, daerah industri seperti Bekasi menyimpan peluang besar jika potensi ekonominya dikelola secara terpadu. Sumber pendapatan yang lebih stabil dapat berasal dari sektor industri, pariwisata, pertanian modern, hingga pajak daerah, asalkan ada regulasi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.