Bupati Bandung Bungkam soal Kasus Dugaan Korupsi di BUMD PT BDS yang Ditangani Kejari

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memilih bungkam mengenai perkembangan terbaru kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mencium ada bau dugaan korupsi di satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bandung itu.

Atas indikasi itu, Kejari Bandung menaikkan status ke tahap penyidikan.

Ditemui setelah acara peresmian Nawazena Driving Range di kawasan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Dadang, enggan berkomentar. Dia mengarahkan pertanyaan terkait keputusan Kejari Bandung menaikkan status dalam dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan ayam boneless dada (BLD) di PT BDS tahun 2024, kepada bawahannya.

"Nanyanya ke inspektur (Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung) tuh," ujar Dadang singkat sambil pergi memasuki mobil dinasnya, Rabu (6/8/2025).

Baca juga: 2 Lembaga Hukum Tangani Kasus PT BDS Milik Pemkab Bandung, Pengamat: Kemajuan yang Signifikan

Mengenai hal yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu, mengaku belum mengetahui perkembangan terkini.

"Oh, saya belum dapat info lanjut, karena memang baru melihat di YouTube. Jadi saya belum berkomunikasi dengan pihak kejaksaan," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berkomunikasi ataupun mendorong secara resmi kepada kejaksaan terkait proses hukum yang menimpa PT BDS itu.

"Belum ada, belum, belum," katanya.

Baca juga: Kejari Kabupaten Bandung Fokus Usut Dugaan Korupsi di PT BDS, Pidana Umum Jadi Ranah Polisi

Mengenai ketidakhadiran pihak PT BDS dalam pemanggilan di Polda Jawa Barat yang juga tengah menangani aspek pidana umum kasus tersebut, Marlan kembali menyatakan belum menerima informasi resmi.

"Wah, itu saya belum ini juga, belum dapat konfirmasinya, lihat di berita saja," ucapnya.

Kasus dugaan korupsi di tubuh PT BDS mencuat setelah perusahaan pelat merah tersebut dilaporkan mengalami gagal bayar kepada sejumlah vendor. Temuan awal penyidik Kejari menunjukkan adanya indikasi peristiwa pidana yang kini tengah didalami lebih lanjut dalam tahap penyidikan. (*)