Lewat KKN dan Riset. Pemprov Jabar Menggaet Perguruan Tinggi untuk Mengatasi Sampah dan Pengangguran

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya untuk ikut berperan aktif menyelesaikan sejumlah persoalan mendesak di daerah.

Tantangan seperti pengangguran, kemiskinan, hingga penanganan sampah disebut menjadi fokus yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menegaskan bahwa keterlibatan semua elemen sangat penting untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan.

"Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan, sebagaimana filosofi Tri Tangtu Dibuana dalam budaya Sunda. Pembangunan hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada sinergi antara resi (cendekiawan/perguruan tinggi), prabu (pemerintah), dan rama (masyarakat),” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Jawa Barat masih berada di level 7,02 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,74 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,7 persen. Dari jumlah pengangguran tersebut, sekitar 20 persennya merupakan lulusan SMA maupun SMK.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jabar bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) tengah mempersiapkan program strategis yang melibatkan sekitar 100.000 mahasiswa PTS.

Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di 27 kabupaten dan kota, para mahasiswa akan diterjunkan untuk menangani dua fokus utama, yakni pengelolaan sampah serta pengembangan kewirausahaan.

“Setiap hari, Jawa Barat menghasilkan 29.000 ton sampah, sebagian besar TPSA belum menggunakan teknologi yang baik. Kami akan dorong pengelolaan sampah dari hulu hingga rumah tangga,” ujarnya.

Selain melalui KKN, Pemprov Jabar juga membuka ruang bagi PTS untuk mengoptimalkan potensi riset. Daftar panjang permasalahan daerah (long list) akan disediakan dalam bentuk digital.

Peneliti yang memilih topik dari daftar tersebut akan memperoleh akses data pendukung sehingga proses perizinan dapat dipercepat.

“Proposal penelitian cukup satu sampai dua hari bisa selesai, karena datanya sudah kami siapkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Herman mendorong perguruan tinggi swasta agar berperan dalam memberikan pelatihan vokasi yang relevan untuk lulusan SMA dan SMK. Langkah ini diharapkan mampu menyiapkan para lulusan agar lebih siap masuk ke dunia kerja.

“Ada sekitar 320.000 lulusan SMA/SMK yang menganggur. Jika 300 PTS di Jabar terlibat memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, maka angka pengangguran akan menurun signifikan,” katanya.

Meski Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia yang mencapai Rp 251 triliun, Herman menegaskan bahwa angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Ia menekankan agar perguruan tinggi swasta tidak hanya berfokus pada prestise akademik, tetapi juga turun langsung membantu penyelesaian masalah nyata di tengah masyarakat.

“PTS jangan bangga di menara gading, tetapi harus turun tangan menyelesaikan persoalan konkret di lapangan bersama pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.