Unjuk Rasa Orang Tua Siswa di Cirebon Dapat Perhatian Dedi Mulyadi, KDM Singgung Kewenangan

Pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah kewenangan gubernur, sedangkan untuk PAUD, TK, SD, dan SMP menjadi tanggung jawab bupati/wali kota

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Cirebon/ Eki Yulianto
GUBERNUR DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Arsip. Aksi unjuk rasa puluhan orang tua siswa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025), turut mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Para orang tua yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan menyampaikan tujuh tuntutan, termasuk penghentian pungutan liar, transparansi dana sekolah, hingga sanksi tegas bagi oknum yang terlibat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tambah Hadiah Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan di Jabar, Juara 1 Jadi Rp9 Miliar

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman menyebut, ada dugaan pungli biaya seragam hingga Rp 3 juta yang terjadi di salah satu SMP negeri di kawasan Perumnas, Kota Cirebon.

“Tidak ada kuitansi, tidak ada rincian, hanya lisan. Padahal harga pakaian di pasaran tidak semahal itu,” ucap Tryas.

Ia juga menyinggung soal dugaan permainan domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru.

"Rumah orang tua ada di depan sekolah, tapi anaknya tidak diterima. Kami curiga ada permainan,” jelas dia. 

Aksi massa berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam kondisi tertib, namun mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tidak digubris pihak Disdik Kota Cirebon.

Sumber: Tribun Cirebon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved