SP3JB Bakal Adukan Larangan Study Tour ke Prabowo, Sebabkan Ribuan Pekerja Pariwisata Menganggur

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) bakal bersurat ke Presiden Prabowo Subianto, meminta bantuan terkait surat edaran (SE) Pemerintah Provinsi Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA, yang salah satu poinnya mengatur larangan study tour.

Koordinator S-P3JB, Herdis Subarja mengatakan, upaya ini ditempuh, lantaran usahanya melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, tak membuahkan hasil.

"Kami ke siapa lagi kalau mau mengadu? Ke Gubernur, kami sudah. Apapun itu, study tour, wisata edukasi, outing class, yang penting bagi kami ada titik terang. Yang penting kami tidak diam, tidak menganggur," ujar Herdis, Kamis (31/7/2025).

Baca juga: Anggota DPRD Kabupaten Bandung Nilai Study Tour SD-SMP Tak Langgar Aturan KDM, Beda Kewenangan

Saat ini, kata dia, sudah ada 2.552 pekerja sektor pariwisata di Jawa Barat kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran, imbas SE tersebut.

"Jika mereka yang di PHK ini satu orang, ada satu istri dan dua orang anak saja. Berarti sudah 10 ribuan jiwa yang terdampak," katanya.

Tak cuma itu, Herdia juga menyebut ada sekitar 45 ribu UMKM, 96 perusahaan bus pariwisata dan 76 travel perjalanan turut terdampak dengan adanya edaran larangan study tour tersebut.

Rencananya, surat terbuka kepada Presiden ini akan dilayangkan pada Jumat 1 Agustus 2025, dengan harapan Prabowo Subianto dapat membantu dengan mengkaji ulang surat edaran tersebut.

"Pengusaha sudah angkat tangan. Mereka sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kami berharap Bapak Presiden bisa mendengarkan keluhan kami. Bisa merasakan penderitaan kami," katanya.