Panas! Orang Tua Siswa Bakar Ban di Depan Disdik Cirebon, Protes Biaya Seragam Tak Wajar

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Puluhan orang tua siswa tingkat SD dan SMP di Kota Cirebon melancarkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon pada Rabu (30/7/2025).

Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah negeri dan menuntut transparansi total dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai penuh kejanggalan.

Aksi yang diwarnai pembakaran ban di depan gerbang Disdik ini memanas saat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon tak kunjung menemui massa.

Hal ini memicu amarah orang tua yang merasa terbebani pungutan tak wajar, seperti biaya seragam hingga Rp 3 juta tanpa rincian jelas.

Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan permainan domisili yang menyebabkan anak-anak di dekat sekolah justru tidak diterima.

Pantauan di lapangan, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa mobil komando lengkap pengeras suara dan sejumlah spanduk bernada protes.

Baca juga: Orangtua Siswa SD dan SMP di Cirebon Demo di Kantor Disdik, Tuntut Hentikan Pungli di Sekolah

Salah satunya bertuliskan “Pendidikan Tanpa Pungli! Cuma Mimpi.”

Aksi sempat memanas ketika massa membakar ban di depan gerbang masuk kantor Disdik yang berada di Jalan Brigjen Darsono, kawasan Bima dan berusaha merangsek masuk karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, tak kunjung menemui mereka hingga pukul 10.38 WIB.

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman, dalam orasinya menyampaikan tujuh tuntutan kepada Disdik Kota Cirebon.

Di antaranya penghentian pungli, transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, serta sanksi bagi oknum pelaku pelanggaran.

“Pertama, kami minta hentikan segala bentuk pungutan liar dengan dalih apa pun."

"Kedua, harus ada transparansi dalam pengelolaan dana di sekolah-sekolah."

“Ketiga, penggunaan dana sekolah harus dijelaskan ke publik. Keempat, uang hasil pungutan liar harus dikembalikan ke orang tua siswa. Kelima, beri sanksi tegas kepada oknum yang terlibat di sekolah manapun."

“Keenam, pengawasan terhadap pengelolaan dana di SD dan SMP harus diperketat. Dan terakhir, beri informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua tentang segala bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah,” ujar Tryas saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil komando, Rabu (30/7/2025).

Dalam wawancara terpisah, Tryas membeberkan dugaan pungli yang terjadi di berbagai sekolah.

Salah satunya terkait biaya seragam yang dianggap tidak masuk akal.

“Ada orang tua yang dipungut biaya seragam hingga Rp 3 juta."

"Itu terjadi di salah satu SMP di wilayah Perumnas, Kota Cirebon."

"Harganya sangat tidak rasional,” ucapnya.

Menurut Tryas, praktik pungutan itu dilakukan oleh pihak sekolah yang mengatasnamakan komite.

*Pungutan seragam itu bervariasi, ada yang Rp 1,1 juta, ada yang Rp 1,4 juta, bahkan ada yang sampai Rp 3 juta."

"Tidak ada kuitansi, tidak ada rincian, hanya lisan. Padahal harga pakaian di pasaran tidak semahal itu,” jelas dia.

Tryas juga menyoroti adanya dugaan permainan domisili dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). 

"Kami membawa orang tua yang jadi korban. Rumahnya berada persis di depan sekolah di daerah Jalan Pemuda, tapi anaknya tidak diterima. Kami curiga ada permainan jarak domisili,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut adanya kejanggalan dalam perhitungan jarak oleh panitia SPMB.

“Contohnya, dari SMPN 2 ke Kasepuhan dan dari stasiun ke SMPN 2 itu jaraknya hampir sama. Tapi yang satu diterima, yang lain tidak. Kami menduga ada permainan oleh oknum panitia,” ujarnya.

Menurut Tryas, para orang tua yang mengadu kepada pihaknya mengaku takut bersuara karena khawatir anaknya akan mendapatkan intimidasi dari pihak sekolah.

"Orang tua curhat sebelum aksi ini. Mereka takut anaknya di-bully atau diintimidasi kalau mereka bersuara. Karena itu kami jaga kerahasiaan identitas mereka,” ucap Tryas.

Hingga pukul 11.30 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon belum menemui massa aksi.

Kekecewaan pun diluapkan para orang tua yang berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons.

Aksi kemudian berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam keadaan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.(*)

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto