Panas! Orang Tua Siswa Bakar Ban di Depan Disdik Cirebon, Protes Biaya Seragam Tak Wajar

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Puluhan orang tua siswa tingkat SD dan SMP di Kota Cirebon melancarkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon pada Rabu (30/7/2025).

Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah negeri dan menuntut transparansi total dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai penuh kejanggalan.

Aksi yang diwarnai pembakaran ban di depan gerbang Disdik ini memanas saat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon tak kunjung menemui massa.

Hal ini memicu amarah orang tua yang merasa terbebani pungutan tak wajar, seperti biaya seragam hingga Rp 3 juta tanpa rincian jelas.

Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan permainan domisili yang menyebabkan anak-anak di dekat sekolah justru tidak diterima.

Pantauan di lapangan, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa mobil komando lengkap pengeras suara dan sejumlah spanduk bernada protes.

Baca juga: Orangtua Siswa SD dan SMP di Cirebon Demo di Kantor Disdik, Tuntut Hentikan Pungli di Sekolah

Salah satunya bertuliskan “Pendidikan Tanpa Pungli! Cuma Mimpi.”

Aksi sempat memanas ketika massa membakar ban di depan gerbang masuk kantor Disdik yang berada di Jalan Brigjen Darsono, kawasan Bima dan berusaha merangsek masuk karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, tak kunjung menemui mereka hingga pukul 10.38 WIB.

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman, dalam orasinya menyampaikan tujuh tuntutan kepada Disdik Kota Cirebon.

Di antaranya penghentian pungli, transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, serta sanksi bagi oknum pelaku pelanggaran.

“Pertama, kami minta hentikan segala bentuk pungutan liar dengan dalih apa pun."

"Kedua, harus ada transparansi dalam pengelolaan dana di sekolah-sekolah."

“Ketiga, penggunaan dana sekolah harus dijelaskan ke publik. Keempat, uang hasil pungutan liar harus dikembalikan ke orang tua siswa. Kelima, beri sanksi tegas kepada oknum yang terlibat di sekolah manapun."

“Keenam, pengawasan terhadap pengelolaan dana di SD dan SMP harus diperketat. Dan terakhir, beri informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua tentang segala bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah,” ujar Tryas saat menyampaikan aspirasinya di atas mobil komando, Rabu (30/7/2025).

Dalam wawancara terpisah, Tryas membeberkan dugaan pungli yang terjadi di berbagai sekolah.