Tak Ada Lagi Beras Premium dan Medium, Pemerintah Bakal Terapkan Satu Jenis Saja

Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan dihapusnya beras premium dan medium, nantinya hanya akan ada satu jenis beras.

Tribun Jabar/Dian Herdiansyah
BERAS OPLOSAN - Foto arsip beras medium yang dibeli konsumen di Pasar Sukabumi beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa beras premium dan medium akan dihpus dan nantinya hanya akan ada satu jenis beras. 

TRIBUNJABAR.ID - Temuan beras oplosan membuat pemerintah menempuh kebijakan baru.

Salah satunya adalah dengan menghapus klasifikasi jenis beras premium dan medium.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa dengan dihapusnya beras premium dan medium, nantinya hanya akan ada satu jenis beras saja.

"Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Namun, pemerintah tak akan menghapus beras khusus dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang harus mendapatkan izin pemerintah.

Menurut Zulhas, beras khusus itu seperti pandan wangi, beras ketan, dan beras basmati.

Baca juga: Stok Beras Menumpuk 45 Ribu Ton di Gudang, Bulog Ciamis Kebut Penyerapan Jelang Akhir Tahun

"Beras khusus itu berdasarkan jenis yang diberikan izin oleh pemerintah. Ada beras pandan wangi, beras basmati, ada lagi beras ketan," ujarnya.

Zulhas menyebut beras adalah komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, juga berkaitan dengan program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Adapun penghilangan jenis beras ini dilakukan setelah ramai soal beras oplos, yaitu beras kualitas premium dicampur dengan beras medium, lalu dijual dengan harga beras premium.

Berdasarkan temuan terbaru, lebih dari 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan takaran.

Akibat dari pelanggaran tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp99 triliun.

"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Amran meminta agar para produsen beras yang diduga melanggar aturan mulai mengoplos hingga mengurangi takaran agar cepat sadar.

Dia meminta agar pelaku-pelaku ini mengikuti regulasi yang ada dan tidak merugikan masyarakat.

"Mudah-mudahan semua sudah sadar dan menyesuaikan regulasi yang ada," kata Amran kepada wartawan di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Kamis (17/7/2025).

Baca juga: JADWAL Peluncuran Tim dan Jersey Persib Bandung, Dilaksanakan di GBLA, Ada Uji Coba Internasional

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved