Dedi Mulyadi Bergeming, Tak Mau Dengarkan Suara Pelaku Wisata yang Menggeruduk Kantornya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bergeming. Dia enggan mendengarkan keluhan pelaku pariwisata yang menggeruduk Gedung Sate, Bandung, menuntut agar study tour diperbolehkan.

Namun, langkah pendemo justru membuat Dedi merasa keputusannya benar. Menurutnya, aksi yang berlangsung di Gedung Sate dan memblokade jalan di Jalan Layang Pasupati, Senin (21/7/2025), justru memperjelas bahwa kegiatan study tour selama ini lebih mirip piknik daripada bagian dari pendidikan.

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” kata Dedi dikutip dari akun Instagram @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).

Dia menjelaskan, massa yang berdemonstrasi juga mendapat dukungan dari asosiasi pelaku wisata di Yogyakarta, termasuk penyedia Jeep wisata Gunung Merapi.

Dedi menegaskan, kebijakan larangan study tour diambil untuk melindungi orang tua siswa dari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan pendidikan tetap fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan belajar siswa.

“Insyaallah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat Unpar: Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Larangan Study Tour Bisa Bikin Mundur Sektor Pariwisata

Dia menegaskan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, serta mengefisienkan biaya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

Dedi juga berharap industri pariwisata di Jawa Barat tetap berkembang, tetapi dengan target wisatawan yang memang memiliki kemampuan ekonomi untuk berwisata, bukan dengan memaksa keluarga berpenghasilan pas-pasan untuk ikut study tour.

“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.

Demo Larangan Study Tour Berita sebelumnya, sejumlah pekerja sektor pariwisata, mulai dari sopir bus hingga pelaku UMKM, menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025).

Mereka mendesak Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. Larangan itu dinilai mematikan sektor pariwisata.

Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdi Sudardja, mengatakan, pelarangan study tour yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah berdampak serius terhadap sektor pariwisata.

"Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," ujar Herdi di lokasi.

Baca juga: Momen Pejabat Gedung Sate Nonton Staf Biro Kesra Hadapi Sopir Bus yang Ngotot Bertemu Dedi Mulyadi

Meski Dedi Mulyadi melarang, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tetap membebaskan.

Farhan menilai, larangan itu dikhawatirkan akan memperburuk kondisi industri pariwisata yang kini tengah mengalami penurunan pendapatan. 

"Sangat (berpengaruh ke pendapatan). Cek ke Saung Udjo, jangan tanya saya. Kota mah tidak bisa melarang, kebijakan kota mah simpel. Study tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik," ujar Farhan saat dijumpai di Balai Kota Bandung, Senin.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung tidak akan membatasi pelajar untuk mengikuti study tour ke luar daerah, termasuk ke luar provinsi.

Farhan mengaku memahami nasib para pelaku usaha wisata yang bergantung pada kegiatan tersebut, sehingga memilih untuk tetap memberikan ruang bagi sekolah-sekolah mengadakan perjalanan edukatif.

"Mangga weh, saya tidak bisa melarang, masa saya larang. Kalau Bandung sendiri mah bebas, ini kota terbuka, terbuka itu artinya masuk boleh, keluar juga boleh gitu ya," katanya.

Baca juga: PWNU Jabar Kritik Gubernur Dedi Mulyadi Soal Penambahan Rombel: "Sekolah Swasta pun Perlu Hidup!"

Farhan hanya mengingatkan, kegiatan study tour tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban akademik siswa. Artinya, siswa yang tidak mampu mengikuti kegiatan tersebut tidak boleh diberikan tugas pengganti yang memengaruhi nilai sekolah mereka.

"Study tour mah study tour we, asal tidak ada hubungan dengan nilai. Jadi yang sanggup bayar, yang enggak sanggup enggak usah bayar (ikut). Tanggung jawab, kepala sekolah dan orang tua sudah dewasa," ucap Farhan.

Ia menyebutkan, selama ini cukup banyak sekolah swasta di Bandung, termasuk jenjang SMA, yang mengadakan study tour ke luar negeri seperti ke Australia maupun Amerika Serikat.

Kegiatan seperti itu diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah, dan sekolah tetap memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Akan Cabut Larangan Study Tour: Demi Rakyat Banyak"