Pemprov Jabar Diminta Kebut Program 3 Juta Rumah, Percepat Hunian Layak Bagi Warga Bergaji Rendah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Provinsi Jabar diminta bersinergi dengan Perusahaan Daerah Bank Jabar Banten (BJB) dan BP Tapera untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Jawa Barat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta Pemprov Jabar melakukan percepatan program tiga juta rumah di Jawa Barat, antara lain melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Saat ini sudah diserahkan 100 unit rumah bersubsidi FLPP kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara simbolis.

"Ada guru, ada ASN, ada pegawai pabrik, ada karyawan toko dan pelaku usaha kecil lainnya. Program Presiden Prabowo ini didedikasikan untuk rakyat kecil yang berpenghasilan rendah agar bisa hidup sejahtera dan memiliki rumah layak huni," ujar Maruarar Sirait, Senin (14/7/2025). 

Maruarar pun meminta agar Pemprov Jabar melalui Sekda menjadi petarung untuk masyarakat Jabar. 

Baca juga: SOSOK AKBP Mochamad Fajar Gemilang, Kini Resmi Menjabat Sebagai Kapolres Indramayu

"Pak Gubernurnya petarung, kalian juga harus jadi petarung. Petarung agar rakyat kecil memiliki rumah layak huni. Sukseskan program KPR FLPP di Jawa Barat dengan target progresif 90 ribu unit. Saya minta yang difasilitasi langsung BJB bisa menembus 10 sampai 20 ribu unit," katanya.

Dirut Bank bjb, Yusuf Saadudin, mengatakan bahwa 100 penerima manfaat yang hadir pada kesempatan tersebut berasal dari sembilan wilayah layanan Bank bjb dan Bank bjb Syariah. 

"Ada dari Soreang, Majalaya, Jatinangor, Buah Batu, Sumedang, Padalarang, Sumbersari, dan Garut. Para penerima merupakan individu dari berbagai latar belakang profesi yang berpenghasilan rendah," ujar Yusuf.

Sampai Juli 2025, Bank BJB telah mencatat total 3.783 realosasi akad kredit melalui skema KPR Sejahtera FLPP, terdiri dari 2.243 unit melalui Bank bjb konvensional, serta 1.540 unit melalui Bank bjb Syariah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat masih menempati peringkat tertinggi secara nasional dalam hal penyaluran KPR FLPP, yaitu sebanyak 29.856 unit rumah subsidi. Total nilai pembiayaan sebesar Rp3,738 triliun.

Baca juga: Heran, Produksi Surplus Tapi Harga Beras Tinggi di Atas HET, Khudori: Pemerintah Sibuk Menumpuk

"Pemerintah Pusat melalui BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025. Dalam skema tersebut, Jawa Barat diharapkan dapat berkontribusi sebesar 25 persen, atau setara dengan 90.000 hingga 100.000 unit rumah subsidi," ujar Heru.

Sekda Jabar, Herman Suryatman menambahkan, Pemprov Jabar akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta dalam mewujudkan percepatan kepemilikan rumah bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. 

"Komitmen Pak Gubernur untuk rakyat tidak perlu diragukan. Kami diminta kerja keras melakukan percepatan program KPR FLPP di Jawa Barat. Kolaborasi dengan mukti pihak dan penyederhanaan proses perizinan perumahan, serta peningkatan peran Bank bjb dalam mendukung pembiayaan inklusif dan berkeadilan, akan terus kami pacu," ujar Herman.  (*)