Farhan Kembali Rombak 3 Pejabat Tinggi di Pemkot Bandung, Ini Tugas yang Disodorkan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kembali merombak tiga kepala dinas dan kepala badan Pemkot Bandung, kemudian mereka langsung dilantik di Balai Kota, pada Selasa (8/7/2025).

Tiga pejabat yang dilantik adalah Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rizki Kusrulyadi sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Anton Sunarwibowo sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

"Apa yang kita lakukan hari ini bukan promosi atau anugerah, melainkan rotasi yang akan membuktikan kompetensi kita sebagai birokrat dan pimpinan administrasi," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (14/7/2025).

Baca juga: Wali Kota Bandung Lagi-lagi Tidak Manut dengan Titah Dedi Mulyadi, Sebelumnya soal Teras Cihampelas

Dalam kesempatan tersebut, Farhan meminta Anton Sunarwibowo untuk berinovasi, tetapi inovasi ini bukan hanya tentang menemukan hal-hal baru, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dari hal-hal yang sudah ada dan berjalan.

"Pak Anton mendapat tanggung jawab untuk membawa inovasi, yang artinya bukan hanya hal-hal baru, tapi juga optimalisasi terhadap program yang sudah ada," katanya.

Sementara Kepada Didi Ruswandi yang kini memimpin BPBD Kota Bandung, Farhan meminta untuk melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana, khususnya bencana hidrometeorologi dan potensi gempa akibat Sesar Lembang.

Menurutnya, penanggulangan bencana juga bukan hanya soal pencegahan, tapi juga bagaimana merespons secara cepat dan tepat guna untuk meminimalkan korban dan kerugian.

"Kita belum punya strategi yang tuntas untuk potensi bencana besar dari Sesar Lembang. Mari kita jadikan Bandung sebagai kota tangguh terhadap bencana," ucap Farhan.

Kemudian kepada Rizki Kusrulyadi, Farhan menantang untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama, sehingga apapun status jalannya, baik milik kota, provinsi, atau pusat harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh warga Bandung.

Di sisi lain, Farhan menegaskan, bahwa pelantikan ini bukanlah bentuk manuver politik ataupun hasil kompromi kampanye. Tetapi, bagian dari kelanjutan pelaksanaan APBD Perubahan dan penguatan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Baca juga: Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB Tidak Berlaku Bagi SD dan SMP di Bandung, Farhan Ungkap Alasannya

"Kita punya waktu kurang dari setahun untuk membuktikan bahwa apa yang kita rencanakan dalam APBD Perubahan benar-benar terukur dan bisa dilaksanakan," katanya.

Selain itu, Farhan juga mengingatkan soal pentingnya menjaga integritas ASN, terutama dalam menghadapi penilaian indeks integritas Kota Bandung yang bahkan belum mencapai skor 78.

"Integritas bukan hanya urusan kantor. Itu dimulai dari rumah. Para ibu yang mendampingi suaminya, bantu jaga agar mereka pulang sebagai ASN yang berintegritas," ucapnya.