Penampakan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran, KSDA Tak Terima Laporan dari Pemilik

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat terus menjadi sorotan berbagai pihak. 

Sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat lingkungan menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pihak pengusaha kepada warga sekitar dan pelaku usaha wisata.

Aktivis terumbu karang sekaligus anggota BKSDA Pangandaran, Hadiat Kelsaba, menilai pemasangan KJA tidak menjadi masalah selama tidak mengganggu estetika kawasan dan tidak memasuki wilayah konservasi.

"Yang penting, titik keramba tidak masuk ke dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Cagar Alam Pangandaran serta tetap kondusif dengan masyarakat sekitar," ujar Hadiat melalui seluler, Minggu (13/7/2025) siang.

Meskipun demikian, Hadiat mengaku belum pernah menerima koordinasi resmi dari pihak perusahaan maupun konsultan terkait pemasangan KJA itu.

Baca juga: Farhan Ungkap Kendala Penyelesaian Proyek Flyover Nurtanio, Perubahan Petinggi BUMN Jadi Pemicu

"Sayangnya, tidak ada konfirmasi dari pihak PT maupun konsultan. Padahal, lokasi itu masuk ke area konservasi. Kalau memang bersinggungan, harusnya ada koordinasi dengan kami," katanya.

Sebelumnya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengajukan keberatan dengan adanya KJA tersebut. 

Menurut Jeje, penambahan KJA justru berpotensi mengganggu aktivitas nelayan di kawasan Pantai Timur Pangandaran.

"Di lokasi itu ada alur perahu nelayan dan juga tempat menangkap ikan. Kalau dipasang keramba akan mengganggu aktivitas," ucapnya.

Jeje mengkritisi pemilihan lokasi yang dinilai tidak sesuai untuk pengembangan budidaya baby lobster. Karena, perairan di lokasi itu terlalu dangkal dan sempit.

"Kalau budidaya baby lobster atau ikan, idealnya di kedalaman 24 sampai 30 meter, bukan di tempat dangkal seperti itu," kata Jeje.

Jeje pun menyoroti kedekatan lokasi keramba dengan area wisata water sport yang sudah menjadi ikon wisata Pantai Pangandaran.

Karena, keberadaan KJA dikhawatirkan bisa menurunkan minat wisatawan dan mengganggu daya tarik kawasan itu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan terkait polemik keberadaan KJA. (*)