KISRUH Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran, Dedi Mulyadi Akan Ajak Susi Menertibkan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bakal menertibkan pemasangan keramba jaring apung milik satu perusahaan swasta di Pantai Timur Pangandaran. Penertiban dilakukan jika terbukti melanggar aturan.

"Keramba apung di Pangandaran apabila itu bertentangan dengan prinsip lingkungan, melawan undang-undang, nanti mau saya ngajak Bu Susi (Pudjiastuti) untuk bareng tertibkan," ujar Dedi, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Dedi juga akan memastikan siapa yang berwenang atas kawasan tersebut, apakah Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat atau kementerian.

"Kalau itu kewenangannya adalah kewenangan Dinas Kelautan, saya meminta Dinas Kelautan. Kan kita sudah punya kerja sama nih dengan marinir, dengan Angkatan Laut, nanti bisa bersama-sama marinir dan Angkatan Laut tertibkan," katanya. 

Sebelumnya, rencana pemasangan keramba jaring apung milik satu perusahaan di Pantai Timur Pangandaran ditolak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran.

Baca juga: Mantan Bupati Pangandaran Ungkap Alasan HNSI Tolak Pemasangan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur

Pemasangan keramba jaring apung ini akan dilakukan di area strategis yang menjadi daya tarik wisatawan dan berdekatan dengan Cagar Alam Pangandaran.

Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan, ada beberapa alasan penolakan rencana pemasangan keramba jaring apung tersebut.

Di antaranya, lokasi yang dipilih berada di jalur keluar-masuk perahu nelayan, area penangkapan ikan, dan juga berdekatan dengan zona wisata.

"Di situ kan tempat alur perahu nelayan dan tempat menangkap ikan. Tentu akan mengganggu," ujar Jeje kepada Tribun Jabar di Pangandaran, Selasa (8/7/2025).

Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, bersuara atas rencana pemasangan keramba jaring apung itu.

Karena, rencana pemasangan keramba apung itu dinilai tidak sejalan dengan arah pembangunan Pangandaran yang mengandalkan sektor pariwisata dan perikanan nelayan.

"Saya sangat tidak setuju dengan rencana itu," ujar Susi kepada sejumlah wartawan di Pantai Pangandaran, Senin (7/7/2025) siang.

Ia pun menyampaikan saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan bagan (alat tangkap) yang merusak lingkungan di kawasan Cagar Alam saat mengunjungi Pangandaran bersamanya.

"Ehh, ini tiba-tiba malah mau pasang dan tambah. Ini gila, luar biasa gila," katanya.

Pihak PT Pasifik Bumi Samudera yang dikabarkan sudah mengantongi izin Kementerian Kelautan dan Perikanan RI belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan Susi Pudjiastuti dan HNSI.

"Nanti saya kabari," ujar Gorby, perwakilan PT Pasifik Bumi Samudera. (*)