Rendahnya Realisasi Serapan APBD 2025, Dari Efisiensi Anggaran Hingga Minimnya Kehadiran Gubernur

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, membeberkan sejumlah alasan mengenai rendahnya serapan APBD Jawa Barat hingga Juni 2025.

Kristian Widya Wicaksono menyebut rendahnya realisasi serapan APBD dipicu oleh penerapan efisiensi anggaran yang sangat ketat disertai pergeseran skala prioritas.

Selain itu sejumlah program strategis pun, diperlambat untuk mengalokasikan dana bagi pelunasan kewajiban administratif. 

"Lebih jauh, transisi kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus perencanaan fiskal, karena baru menjabat setelah dokumen APBD 2025 disusun dan karenanya tidak terlibat dalam perumusan awal anggaran," ujar Kristian, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: Sepertiga APBD Jabar 2025 Habis untuk Bayar Utang, Dari Tunggakan BPJS Hingga Masjid Al Jabbar

Kemudian, kewajiban warisan utang APBD 2025 telah menyedot sekitar sepertiga dari total anggaran provinsi, mencakup utang Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp 600 miliar, tunggakan iuran BPJS Kesehatan Rp 334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati Rp 60 miliar dan Masjid Al-Jabbar Rp 40 miliar, serta tuntutan tebus ijazah SMA senilai Rp 1,2 triliun yang telah dicicil Rp 600 miliar, menjadi faktor pemicu lain.

"Akibat penundaan ini, realisasi belanja produktif terestriksi karena dana dialihkan untuk pelunasan utang non-produktif, efek multiplikasi ekonomi lokal melemah seiring lambatnya penyaluran belanja publik, risiko gangguan layanan kesehatan dan pendidikan meningkat, dan mitra penyedia layanan menghadapi ketidakpastian pencairan kompensasi," katanya.

Dalam rangka merespons tantangan fiskal tersebut, kata dia, Dedi Mulyadi harus menetapkan tiga strategi kebijakan utama. 

Pertama, kata dia, efisiensi anggaran dijalankan melalui penundaan belanja non-esensial dan pemotongan pos pengeluaran yang dikategorikan pemborosan. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Tito gara-gara Kalah dari Sri Sultan HB X, KDM Jelaskan Begini

Kedua, fokus dialihkan ke belanja esensial publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan penanganan bencana serta meminimalisir pos operasional mewah. 

Ketiga, peningkatan belanja modal yang dicerminkan melalui kenaikan alokasi untuk pembangunan jalan dalam APBD Perubahan, yakni dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 5 triliun, dengan tujuan menyeimbangkan prioritas dasar dan mendukung pemulihan ekonomi.

"Terakhir, minimnya keterlibatan Gubernur dalam tahap awal penyusunan APBD 2025 berimplikasi pada tidak terantisipasinya beragam kewajiban sejak awal, mulai dari tunggakan BPJS dan ijazah hingga utang PEN," ucapnya.

Sebagai konsekuensinya, kata dia, pemerintah provinsi terpaksa melakukan revisi anggaran tengah tahun melalui APBD Perubahan, yang kemudian mengganggu ritme pelaksanaan belanja rutin dan menunda realisasi program-program prioritas. 

"Dengan demikian, keterlambatan integrasi kepemimpinan dalam perencanaan fiskal menjadi salah satu kelemahan struktural utama dalam manajemen APBD provinsi," katanya. (*)