Anggota DPRD Jabar Aten Munajat: SPMB Dihantui Kendala Teknis, Warga Pelosok Paling Terdampak
Aten Munajat, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan SPMB tingkat SMA/SMK yang menggantikan sistem PPDB
Penulis: Sidqi Al Ghifari | Editor: Siti Fatimah
Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sidqi Al Ghifari
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PPP, Aten Munajat, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK yang menggantikan sistem PPDB.
Meski nama dan beberapa mekanisme berubah, ia menilai persoalan klasik masih terus berulang setiap tahun, terutama menyangkut kendala teknis dan akses di daerah pelosok.
"Memang ada perubahan dari PPDB ke SPMB, tapi secara esensi tidak jauh berbeda. Dulu pakai zonasi, sekarang domisili dengan patokan Kartu Keluarga yang harus sudah satu tahun terdaftar," ujar Aten berbincang dengan Daniel Damanik Host Tribunjabar dalam program Adikarya Parlemen, Senin (23/6/2025).
Ia mengakui, celah penyalahgunaan data domisili masih ditemukan di lapangan.
“Kadang ada yang pindah KK hanya untuk bisa masuk sekolah tertentu, padahal itu diatur,” tegasnya.
Menurutnya, meski temuan semacam itu tidak banyak, tetap harus dicermati agar tidak merugikan warga yang memang tinggal di wilayah tersebut secara sah dan lama.
Lebih jauh, Aten menyampaikan bahwa sistem online pendaftaran juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
"Masih ada kendala klasik seperti server error, terutama di daerah pelosok. Di kota mungkin tidak terlalu terasa, tapi di kampung, orang tua banyak yang belum punya HP atau laptop," ujarnya.
Politisi asal Dapil 14 Garut itu menyebut banyak keluhan dari masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan internet.
"Ada yang bilang sudah daftar tapi sistemnya tidak bisa masuk. Bahkan ada yang berpotensi gagal masuk sekolah karena kendala teknis," katanya prihatin.
Meski begitu, ia berharap jalur prestasi bisa menjadi solusi alternatif bagi siswa yang memiliki hambatan dalam jalur reguler.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh usai proses pendaftaran selesai.
Terkait isu ‘jalur titipan’ yang kerap muncul setiap musim pendaftaran, Aten menyatakan dirinya tidak pernah melakukan intervensi.
"Saya tidak bisa menitipkan. Fungsi saya adalah pengawasan. Kalau saya ikut menitip, saya tidak objektif dalam mengawasi,"tegasnya.
| DPRD Jabar Ajak Semua Pihak Awasi UTBK 2026, Tekankan Kejujuran |
|
|---|
| Hari Kartini, Siti Muntamah Tekankan Perempuan Harus Berdaya dan Berkualitas |
|
|---|
| Maknai Hari Kartini, Sri Dewi Ajak Perempuan Jabar Terus Belajar dan Berkarya |
|
|---|
| Sri Dewi: Milad PKS Momentum Perkuat Ketahanan Indonesia |
|
|---|
| Perkuat Swasembada 2026, Anggota DPRD Jabar Andhika Surya Gumilar Kawal Sinergi Pangan Pusat-Daerah |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Daniel-Damanik-Host-Tribunjabar-dan-Anggota-DPRD-Jabar-H-Aten-Munajat.jpg)