Pemprov Jabar Ternyata Belum Bayar BPJS Rp 334 Miliar, Dedi Mulyadi: Mungkin Dulu Lupa Dianggarkan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tunggakan utang sebesar Rp311 miliar kepada BPJS Kesehatan.

Rencana pelunasan utang tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.

kewajiban iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2024-2025 sudah dibayarkan melalui APBD 2025 murni, sehingga hanya tersisa beberapa pos alokasi program wajib lainnya yang perlu dipenuhi.

"Untuk tahun ini, 2024, kewajiban BPJS sudah dibayarkan melalui APBD murni," kata Iswara dikutip dari Kompas.com. 

Politisi Golkar ini mengaku terkejut setelah mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada periode 2023.

Ia menilai, seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika alokasi anggaran dibayarkan sesuai peruntukannya.

"Perlu dicatat, Pak Gubernur Dedi Mulyadi sudah menyampaikan bahwa tunggakan tersebut adalah warisan dari masa lalu. Bahkan beliau sendiri terkejut ketika mengetahui hal itu," tambahnya.

Mungkin Lupa Dianggarkan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung utang iuran BPJS Kesehatan sebesar lebih dari Rp 334 miliar. 

Ia menyayangkan hal ini terjadi karena penganggaran sebelumnya tidak memasukkan kewajiban tersebut dalam prioritas utama.

“BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya Rp334 miliar lebih. Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain,” kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Sabtu (21/6/2025). 

Bayar di APBD Perubahan, Pangkas Belanja Tidak Penting

Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, Dedi memastikan pemerintah akan memasukkan anggaran pembayaran BPJS dalam APBD Perubahan tahun ini.

Ia juga telah menginstruksikan sejumlah pejabat terkait untuk menindaklanjuti hal ini.

“Saya sudah meminta kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan utang ini di APBD Perubahan,” ujarnya.