Di Depan Pramono Anung, Dedi Mulyadi Sebut Jakarta Ikut Tanggung Jawab soal Parung Panjang

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut bahwa Jakarta turut bertanggung jawab atas kondisi infrastruktur yang berada di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Hal tersebut Dedi Mulyadi sampaikan saat menghadiri Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Forum tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Sebagai informasi, Parung Panjang sendiri daerah yang menjadi tempat berlalu-lalangnya angkutan berat seperti truk berkapasitas besar.

Truk-truk tersebut memasok material konstruksi untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tagnerang.

Aktivitas distribusi material tersebut yang kemudian membuat kerusakan parah pada infrastruktur jalan.

Selain itu, polusi debut yang dihasilkan juga memicu peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di kalangan warga.

"Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier effect ekonomi bagi lingkungan, meningkatkan pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem," ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi TransJabodetabek Bersama Gubernur DKI Jakarta untuk Warga Jabar

"Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA," kata Dedi lagi.

Berdasarkan perhitungan Dedi Mulyadi, perbaikan infrastruktur di Parung Panjang hingga menjadi layak membutuhkan dana hingga Rp1,2 triliun.

Kendati demikian, kata Dedi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa menanggung beban tersebut sendirian.

Terlebih, wilayah Jawa Barat memiliki lebih dari 600 kecamatan.

"Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan," jelasnya.

Jakarta dan Banten Perlu Ikut Tanggung Jawab

Menurut Dedi Mulyadi, Jakarta dan Banten harus memiliki kesadaran kolektif sebagai daerah yang mendapatkan manfaat pembangunan.