Respons Dedi Mulyadi Mau Dipidanakan Adhel Setiawan, Gubernur Jabar Singgung Soal Mental

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan respons terkait kabar dirinya dipidanakan orangtua murid ke Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, Adhel Setiawan merupakan orangtua murid melaporkan Dedi Mulyadi.

Pelaporan tersebut terkait kebijakannya membuat pembinaan siswa nakal masuk barak militer dinilainya salah. 

Kini, menanggapi pelaporan tersebut Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu mengaku tak gentar dengan berbagai upaya untuk memidanakannya. 

Bahkan Dedi Mulyadi menyinggung soal mental.

Baca juga: Respons Orang Tua di Pangandaran soal Kebijakan Dedi Mulyadi Terkait Jam Masuk Sekolah Lebih Pagi

Hal itu diungkapkan Dedi melalui akun Instagram-nya yang tayang pada Sabtu (7/6/2025).

"Saya sampaikan ya kepada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya baik kritik, saran, bully, nyinyir atau upaya mempidanakan diri saya, enggak usah ditanggapi dengan emosi."

"Kita hadapi dengan rileks saja, mungkin mereka lagi mau mencari perhatian dan bagi saya meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya," katanya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengaku memiliki mental kuat menghadapi pihak-pihak yang ingin menyerang kepemimpinannya. 

Ia meminta agar setiap pemimpin yang mengambil tindakan untuk tidak dihakimi secara beramai-ramai.

"Jangan sampai setiap orang yang mengambil tindakan, ramai-ramai 'digebukin'. Kalau mentalnya kayak saya enggak ada masalah. Tapi, kalau mentalnya lemah, orang di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin oran glain karena takut disalahkan," pungkasnya. 

Dilaporkan ke Bareskrim

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh orang tua murid bernama Adhel Setiawan, Kamis (5/6/2025).

Adhel mengaku laporan itu ia ajukan terkait kebijakan anak-anak bermasalah dikirim ke barak militer.

Ia berpendapat, terkait kebijakan itu, Dedi telah melanggar Pasal 76 H UU Perlindangan Anak.