Nisya Ahmad: Pemprov Jabar Harus Tindaklanjuti Putusan MK, Pendidikan Dasar Gratis di Semua Sekolah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus segera menyusun langkah konkret untuk menindaklanjuti dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib dan tanpa biaya berlaku juga bagi sekolah swasta yang menerima dana dari negara, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

 “Putusan MK ini merupakan koreksi konstitusional terhadap ketimpangan lama yang seolah membedakan akses pendidikan berdasarkan status sekolah. Pendidikan dasar adalah hak konstitusional anak, bukan privilese yang tergantung pada kondisi ekonomi orang tua atau label sekolah negeri-swasta,”  Nisya Ahmad

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam.

Sebagai perpanjangan tangan negara, Pemprov Jawa Barat harus hadir memastikan bahwa semua anak usia sekolah dasar mendapatkan layanan pendidikan gratis, tanpa terkecuali.

“Keadilan pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbanyak sekolah negeri. Pemerintah harus mengakui kenyataan bahwa banyak warga kita mengandalkan sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung negeri. Maka, ketika negara memberi dana BOS kepada sekolah swasta, itu adalah bentuk tanggung jawab negara dan harus diikuti dengan tanggung jawab yang sama untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik,” jelas anggota Komisi V yang membidangi pendidikan ini.

Nisya mendorong agar Pemprov melalui Dinas Pendidikan segera mengidentifikasi seluruh sekolah swasta penerima dana BOS dan menyusun regulasi teknis yang adil, progresif, serta bisa menjamin keberlangsungan operasional sekolah. Ia juga menyoroti pentingnya perhitungan ulang kebutuhan anggaran daerah.

“Langkah ini harus dibarengi dengan perencanaan fiskal yang matang. Jangan sampai sekolah dipaksa gratis tapi tidak diberi cukup dukungan. Kita perlu kebijakan afirmatif bagi sekolah swasta kecil atau berbasis komunitas yang selama ini justru menjangkau wilayah terpencil,” tambahnya.

Tak hanya dari sisi kelembagaan, Nisya juga menekankan pentingnya edukasi publik.

 “Jangan sampai sekolah swasta bingung harus bagaimana, dan orang tua tidak tahu bahwa biaya seharusnya gratis. Pemerintah harus hadir menjembatani. Tentunha ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberpihakan pada keadilan dan masa depan anak-anak kita,” pungkas politisi perempuan PAN ini.