Badko HMI Jabar Beri Catatan 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi-Erwan, Soroti Angka Pengangguran Terbuka

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Kordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat memberikan catatan refleksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, mengatakan, 100 hari pertama kepemimpinan Dedi - Erwan dapat dibaca sebagai fase inisiasi politik-etik yang memproyeksikan intensi kepemimpinan sekaligus merepresentasikan horizon awal arah pembangunan strategis daerah.

Pihaknya pun mengapresiasi geliat awal 100 hari kerja pasangan KDM - Erwan sebagai ekspresi energi politik yang komunikatif, populis, dan mencoba menanamkan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat.

"Figur yang sederhana, egaliter, dan berani mengambil ruang publik ini patut dihargai sebagai bentuk pembuka ruang keterhubungan antara pemerintah dan rakyatnya," kata Siti Nurhayati saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Jumat (30/5/2025).

Namun, menurut dia, dari perspektif kelembagaan transformatif, capaian itu belum dapat dikatakan ideal, karena belum terinstitusionalisasi dalam sistem kebijakan yang holistik, integratif, dan berjangka panjang.

Ia mengatakan, secara substansial, problem-problem struktural di Jawa Barat dari mulai ketimpangan spasial antara wilayah utara yang industrial dan wilayah selatan yang agraris dinilai masih terpinggirkan.

Selain itu, tingginya angka pengangguran terbuka, disparitas akses pendidikan dan kesehatan, hingga lemahnya keterhubungan antarwilayah belum tergarap dalam kerangka kebijakan yang inklusif serta adil secara spasial maupun sektoral.

Baca juga: Suporter Persikas yang Bentangkan Spanduk Saat Acara KDM Diundang Dedi Mulyadi ke Lembur Pakuan

"Kami berpandangan agenda prioritas setelah 100 hari kerja Gubernur - Wagub Jabar harus difokuskan pada refleksi epistemologis kebijakan publik yang menyentuh hulu sistem," ujar Siti Nurhayati.

Di antaranya perencanaan berbasis data spasial, desentralisasi afirmatif pembangunan wilayah tertinggal, penguatan daya saing SDM melalui rekonstruksi ekosistem pendidikan, pelatihan vokasi, dan literasi kewirausahaan berbasis teknologi hijau.

Ia menyampaikan, di tengah derasnya arus medialisasi kebijakan perlu ditegaskan algoritma media sosial tidak dapat dijadikan metrik tunggal keberhasilan tata kelola.

Pasalnya, viralitas hanya menciptakan resonansi semu yang kerap menutup batu karang persoalan struktural di dasar laut sosial masyarakat, sehingga setiap kebijakan harus dimatangkan dalam arsitektur institusional yang menjamin keberlanjutan, keberpihakan, dan keadilan transformatif.

Pihaknya pun memberikan sejumlah rekomendasi strategis dari mulai pemetaan spasial afirmasi wilayah tertinggal, karena pembangunan infrastruktur harus berbasis keadilan geografis, dan bukan hanya kalkulasi potensi PAD, serta wilayah selatan harus menjadi prioritas dalam peta jalan konektivitas maupun layanan dasar.

"Ekosistem pemberdayaan pemuda hingga masyarakat harus berbasis pentahelix melalui sinergi antar unsur pemerintah, akademisi, industri, komunitas dan lainnya harus difungsikan secara konkret dalam program pemberdayaan yang progresif serta terukur," kata Siti Nurhayati.

Baca juga: Praktisi Hukum Soroti Dedi Mulyadi yang Wacanakan Kasus Pencurian di Bawah 10 Juta Masuk Barak

Selain itu, redefinisi efisiensi anggaran yang harus dimaknai sebagai alokasi anggaran yang proporsional, berbasis kebutuhan subsektor krusial, dan dikelola secara transparan serta partisipatif.