Mengukur Langkah Strategis Indonesia Menuju Kemandirian Antariksa di Era Kompetisi Global

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi layanan antariksa asing. Kita perlu memperkuat kapasitas teknologi, SDM, dan regulasi yang berdaulat. DPR RI telah mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional untuk memperkuat kedaulatan vertikal Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sektor ini membutuhkan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan lompatan strategis.

Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan bahwa kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat serta strategi lintas sektor yang konsisten.

“Meski antariksa telah masuk dalam proyek strategis nasional dalam RPJPN 2025–2045, implementasinya membutuhkan keberpihakan fiskal dan kolaborasi lintas aktor. Tanpa itu, kita akan tertinggal dalam kompetisi ekonomi antariksa global,” paparnya.

Sorotan kritis datang dari mahasiswa dan pengamat yang mempertanyakan lambannya kemajuan antariksa Indonesia. Nia, seorang mahasiswa Universitas Pertahanan, menyoroti kurangnya dukungan politik terhadap sektor ini.

Hal ini diamini oleh Dr. Dave Laksono, yang mengakui bahwa kesadaran publik terhadap pentingnya antariksa masih sangat rendah. “Political will memang belum maksimal karena dampaknya tidak langsung terlihat oleh masyarakat,” ujarnya.

Diskusi ini ditutup dengan optimisme akan masa depan kemandirian antariksa Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Dari regulasi hingga investasi, berbagai sektor diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pelaku aktif dalam ekonomi antariksa global. Tanpa aksi nyata, visi besar ini akan tetap menjadi mimpi yang menggantung di orbit tanpa kepastian.